Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang

Abstract

The government in 2012 held a Non-Livable House (RTLH) program for the poor which aims to improve the condition of the house as a whole and partly so as to create a decent home. In 2017, there were only 227 recipients of the RTLH Program in Pandeglang district (23.03%). This shows the inequality of program assistance. In fact, some regions did not get the program at all. Some are not right on target for the RTLH program. Another problem is due to the limited budget for the RTLH Program, while the number of people who need a lot. Qualitative research was used in this study. There are 24 informants obtained by Purposive techniques. The focus of this research is how the Implementation of Non-Eligible Houses (RTLH) Program Policies in the villages of the District of Labuan in Pandeglang Regency using the theory of Charles O ’Jones which consists of three dimensions, namely: organization, interpretation and application. Based on the results of the research and processing of the data, it can be concluded that the Implementation of the Policy for the Non-Eligible Houses (RTLH) Social Rehabilitation Guidelines for the poor in the Pandeglang District Social Service has not gone well. The successful implementation of the Non-Eligible Houses (RTLH) social rehabilitation policy for the poor in Pandeglang District Social Service has not been fully successful.

Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Jawa Tengah

“…Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya dalam membangun masyarakat agar memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas sosial sehingga dapat memperbaiki situasi serta kondisi diri sendiri dengan harapan akan terjadi peningkatan ekonomi (Ismowati & Subhan, 2018) (Sulaiman et al, 2022) (Faidati et al, 2021).…”

Identifikasi Kondisi dan Biaya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Daya

“…Sedangkan biaya perawatan atau perbaikan untuk rusak berat maksimum 65% dari harga pembangunan gedung baru [8]. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis [9].…”

Classification of beneficiaries for the rehabilitation of uninhabitable houses using the K-Nearest Neighbor algorithm

“…Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dari kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, rumah juga perlu memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding hingga memenuhi aspek pendidikan bagi siapa pun menempatinya [1], [2]. Dasar hukum mengenai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tertuang dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dan UU No.…”

“…Tahapan ini menggunakan perangkat RapidMiner dengan metode transformasi jangkauan. Penghitungan normalisasi Min-max dinyatakan dengan (1). Parameter v' menyatakan nilai dari data baru hasil dari normalisasi, v nilai dari data sebelum dinormalisasi, A'max batas nilai maksimum terbaru bernilai 1, A'min batas nilai minimum terbaru bernilai 0, Amax nilai maksimum pada kolom, dan Amin menyatakan nilai minimum pada kolom data.…”