Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional

Abstract

<p>Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia memuat penghormatan terhadap perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa dan negara wajib berpedoman pada konstitusi. Perundang-undangan dimaksud tidak hanya terhadap hukum tertulis saja, tetapi juga terhadap hukum tidak tertulis yang diakui oleh konstitusi sebagai hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat. Noken adalah salah satu hukum tidak tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Papua. Noken diakui oleh konsitusi dan dijamin keberlangsungannya dengan persyaratan tertentu. Melalui penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori supremasi konstitusi, demokrasi dan hukum tidak tertulis. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa noken merupakan salah satu hukum tidak tertulis yang didasarkan pada kesepakatan adat dalam menentukan pilihan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Papua. Konstitusi memberikan jaminan terhadap implementasi noken sebagai salah satu sistem pemiludengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, noken memiliki kedudukan sebagaisalah satu hukum tidak tertulis yang sah dalam sistem hukum nasional. </p>

Studying the Fulfilment of Constitutional Rights by Implementing the Noken System in the General Elections in Papua

“…In the Papuan context , the term Noken refers to a cultural instrument in the form of a multifunctional bag for the daily lives of the Papuan people (Agustine, 2019). This bag has various sizes according to its operational function, for example, cultural identity, accessories, equipment for funerals, baby carriers, dowry, storage of food and other daily necessities, storage of important documents, etc.…”

“…Noken is an election that is not carried out through voting booths directly by voters but voting rights are delegated to tribal leaders (traditional elders) with votes put in a special bag for Papuans called Noken. Such a noken process often questions the validity of the results (Agustine, 2019). The opinion of some groups who state that there is a conflict between the Noken system and democracy in the implementation of elections in Indonesia is related to the principle of elections.…”

Algoritma RSA (Rivest–Shamir–Adleman) pada Sistem Informasi Pemilihan Ketua Organisasi Ikatan Pondok Pesantren Smart-SIPKOTREN

“…Voting adalah kegiatan yang sangat penting dalam hal apapun [1], ada banyak variasi menarik untuk dipertimbangkan [2,3]. Seperti penerapan pada sistem pemilu yang mengatur kesepakatan dalam demokrasi pemilihan [4,5]. Dalam penerapan ini, proses penghitungan suara mengarahkan pada asas kejujuran, umum, kebebasan, kerahasiaan, dan transparan yang harus diakses oleh pemilih [6,7].…”

Political Clientalism in the Regional Head Election (RHE) Noken System in Jayawijaya Regency, Papua Province

“…However, in the constitution the noken system has been recognized to be applied in the Papua region. Therefore, the noken system is one of the unwritten laws guaranteed by national law (Agustine, 2019).…”

“…The noken system elections for Papuans have unwritten legal legitimacy based on customary agreements to conduct elections in parts of Papua and are legally recognized in the national legal system (Agustine, 2019). On the other hand, the presence of the noken system of regional elections has a close relationship with the history of the event between Papua and the Republic of Indonesia.…”