Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin

Abstract

Problems of street vendors has been entered into the issue of public order, the Regional Regulation No. Banjarmasin city 26 Year 2012 on the Establishment and Organizational Structure of Civil Service Police Unit Banjarmasin, an organization formed Civil Service Police Unit Banjarmasin which has the main task to maintain and organize public peace and order, enforce local regulation, Regulation and Decision Mayor Mayor as the executor of regional regulation. Mayor of London Based Decision No. 26 Year 2012 on the Establishment and Structuring Control Team Street Vendors of Banjarmasin, explained that the team composition and Arrangement of Control Street Vendors of Banjarmasin, implementing daily field operations conducted by the Civil Service Police Unit Banjarmasin. This study uses qualitative research. Source of data derived from primary data and secondary data, which were collected by interview and documentation. Analysis of the data using a model that consists of a qualitative analysis of data reduction, data display and conclusion. daily field operations conducted by the Civil Service Police Unit Banjarmasin. The results of this study indicate that the regulation number 26 of 2012 is not running as it should. This can be seen from: Lack of communication and coordination between the implementing organization of this local regulations. Less rapid response from the city government and the organization is concerned about street vendors who could potentially become a group that a lot of that in the future will be permasalahan.Kurang specifically the enforcement regulations in the enforcement process so that the vendors long tungginga market that should occupy a place which has provided the city government, being back on the roadside selling belitung. Lack of support of the external environment / community awareness about the importance of the order of their surroundings.

Untitled

“…Pembebanan pajak dan retribusi kepada PKL bukan berarti akan menambah beban dan mengurangi keuntungan usaha PKL, tetapi justru akan membantu PKL dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produkproduk yang dijual serta kenyamanan dalam bertransaksi dengan PKL (Rukmana and IP 2019;Sugiannor 2022). Misalnya retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah adalah Parkir Tepi Jalan Umum, yang membayar adalah masyarakat yang menggunakan lahan parkir pada saat 124 berbelanja dilapak PKL yang kebetulan berlokasi di tepi jalan umum.…”

Eksistensi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

“…Pembebanan pajak dan retribusi kepada PKL bukan berarti akan menambah beban dan mengurangi keuntungan usaha PKL, tetapi justru akan membantu PKL dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produkproduk yang dijual serta kenyamanan dalam bertransaksi dengan PKL (Rukmana and IP 2019;Sugiannor 2022). Misalnya retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah adalah Parkir Tepi Jalan Umum, yang membayar adalah masyarakat yang menggunakan lahan parkir pada saat berbelanja dilapak PKL yang kebetulan berlokasi di tepi jalan umum.…”

Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang

“…Kebijakan digunakan untuk tujuan percakapan biasa tetapi menjadi tidak cukup apabila digunakan untuk diskusi yang lebih sistematis mengenai penjabaran kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu adanya definisinkonsep yang digunakan sebagai konsep kebijakan publik yang lebih terperinci atau sempurna.dapat diketahui kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai kota tujuan wisata yang aman, bersih, tertib, dan indah(Evita, 2013).tidak semua pedagang kaki lima memilih untuk dipindahkan dan menjadi bagian dari program binaan pemerintah. Oleh karena itu, hingga saat ini masih terdapat…”

“…Pemindahan ini diharapkan dapat menyebabkan kawasan di Laman Boenda Kota Tanjungpinang menjadi lebih bersih dan teratur. Selain itu, dengan adanya tempat relokasi seperti melayu square pembeli akan lebih mudah karena melayu square akan menjadi pusat kuliner di Kota Tanjungpinang(Evita, 2013). -ISSN: 2962 p-ISSN: 2962-2611 langkah dengan dampak besar pada masyarakat.…”