2018
DOI: 10.24042/adalah.v14i2.2059
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi

Abstract: Historically, the rule of Islamic family law existed and has been practiced since the early arrival of Islam in the archipelago. This is indicated by the phenomenon of massive application of fiqh madzhab asy-syafi’iyyah in the colonialization era.. After the day of Independence, the efforts to established Islamic family law through political institutions has begun, starting from the old order era until the reform era. The reform movement grew stronger mainly after CLD-KHI was echoed to make KHI ( Collection of… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2019
2019
2023
2023

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…Sebagai negara dengan opulasi penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berperan penting dalam mengutamakan ajaran Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umat (Gusnelly, 2021). Presentase jumlah penduduk Muslim Indonesia diperkirakan mencapai 87,2% pada tahun 2020 (Rajafi, 2020). Peningkatan pertumbuhan Islam yang pesat dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menanamkan nilai-nilai Islam, merangsang diterapkannya nilai-nilai Islam pada perusahaan dan industri terutama industri perbankan (Yusuf, 2017).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Sebagai negara dengan opulasi penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berperan penting dalam mengutamakan ajaran Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umat (Gusnelly, 2021). Presentase jumlah penduduk Muslim Indonesia diperkirakan mencapai 87,2% pada tahun 2020 (Rajafi, 2020). Peningkatan pertumbuhan Islam yang pesat dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menanamkan nilai-nilai Islam, merangsang diterapkannya nilai-nilai Islam pada perusahaan dan industri terutama industri perbankan (Yusuf, 2017).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Dalam penerapannya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penunjukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah mengatur secara eksplisit tentang larangan menikah pada usia anak. Meskipun belum ditentukan usia berapa seseorang dikategorikan sudah boleh menikah, namun aturan PPN tersebut sudah menampakkan jalan terang (Rajafi, 2017). Aturan hukum ini kemudian bergerak lebih progresif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.…”
Section: Hasil Dan Pembahasan Dialektika Rumusan Batas Usia Perkawinanunclassified
“…54 This means that the possibility of revising legal products will always exist along with changes in time, place, and circumstances. 55 The revisions can be done in various ways which includes choosing various legal systems (the eclectic expedient), making reforms in the procedural law or the field of administration (the executive of administrative orders); or against decisions that have legal force (the expedient of reform by judicial decision). 56 Truly, the law must always move dynamically in bringing benefit to mankind; Therefore, it is ideal, or maybe it can be considered as mandatory for every Muslim to have the ability to understand, and at the same time, to apply the principles that exist in Islamic law for the benefit of humankind.…”
Section: J Improving the Quality Of Human Resourcesmentioning
confidence: 99%