Permasalahan food insecurity ini akan mengakibatkan efek domino bagi asupan dan kemampuan satuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Jika asupan yang diberikan kurang baik karena rata-rata keluarga masih berdiri di bawah garis kemiskinan, maka stunting akan terus meningkat dan tak terkendali. Oleh karenanya penulis mengambil penelitian di wilayah Kabupaten Malang di Kecamatan Desa Tajinan. Penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi agenda Internasional di tingkat lokal atau desa dan meninjau kembali hambatan dalam strategi intervensi di dalamnnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, lalu akan diolah dengan langkah awal mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan mengenai penurunan dan penanggulangan stunting di Desa Tajinan Kabupaten Malang dijelaskan melalui teori implementasi George Edward III dimana sebuah implementasi kebijakan akan dipengaruhi secara simultan oleh 4 variabel yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Implementasi kebijakan internasional stunting di negara berkembang terutama implementasi di tingkat lokal tidak berjalan secara efektif. Karena banyaknya faktor salah satunya birokrasi terlalu besar, tidak ada “Leading Sector” dan banyak oknum pemerintah yang massif dalam memonopoli sirkulasi birokrasi makin menumpulkan fungsi pemerintah yang seharusnya bisa memberikan hak pada masyarakat akan kesejahteraan. Ketidakrapihan birokrasi dan aturan penegak hukum yang tidak terlalu ketat menyebabkan celah-celah dalam pemerintahan dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.