Halal Product Guarantee in Indonesia: Regulation and Social Inclusion

Abstract

Halal Product Guarantee Act exists to ensure the protection of halal products consumed by Muslim consumers. Since it contains rules that only lead to protecting certain segments of society (Muslim consumers), this rule has become controversial. It is alleged to be potentially discriminatory. An argumentative and critical study shows that this is not factual. Apart from being legally tested, the social facts show that the regulation can be a means for the process of social inclusion: a process where people can respect each other’s communal rights, within the framework of authentic legal togetherness. The method employed is the analysis of legislation in a sociological perspective (sociological jurisprudence). The results of this study are through a series of juridical and sociological examinations, the Halal Product Guarantee Act can qualify as an integrative factor (social inclusion), in doing so it is expected to be an instrument of protecting people's rights (Muslim consumers' rights to get guaranteed halal products). Keywords: social inclusion, regulation, halal product guarantee, consumer protection.

Halal Food in Muslim Minority Tourism Destinations: Perspective of Toraja, Indonesia

“…Cooperation among various stakeholders, particularly the Tana Toraja and North Toraja Regency governments, is crucial to address the needs of Muslim visitors. One of the efforts is by enforcing Halal Product Guarantee Act to ensure the protection of halal products consumed by Muslim consumers (Muslimin, 2019).…”

<p><strong>Identifikasi DNA porcine pada bahan mahkota sementara, bahan basis gigi tiruan dan bahan cetak hydrocolloid irreversible menggunakan Real-Time PCR</p><strong><em>Identification of porcine DNA in temporary crown, denture base and impression materials using Real-Time PCR</em><strong>

“…1 Respon positif mengenai masalah halal, terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUPJH). 2,3,4 Akan tetapi masih banyak makanan,minuman, obat-obatan, dan bahan kedokteran yang belum bersertifikat halal sehingga menimbulkan kecemasan bagi penduduk muslim. 5,6,7 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menggarisbawahi bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.…”

“…Sehingga secara teknis tidak dapat ditegakkan sebagai perlindungan hukum yang kuat dan secara khusus mengikatkan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) dan memberikan jaminan kepada konsumen. 2,3 Hal tersebut berkontribusi pada tidak adanya jaminan kepastian hukum yang mengatur produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal sangat mendesak, terutama menyangkut perlindungan pelanggan dan kancah perdagangan global. Beberapa produk mungkin mengandung produk non-halal tanpa terdaftar oleh produsen, tidak memiliki sertifikat halal, dan informasi yang tidak jelas tentang bahan produk.…”

Real-Time PCR to Identify Porcine Dna in Prosthodontic Materials

“…33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UUJPH). 3,4 Halal Product Guarantee (UUJPH) underlines that all products entering, circulating, and traded in Indonesia should have halal certificates. However, these regulations were made partially, inconsistently, overlapping, and nonsystematically.…”