Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Abstract

The principle of best interest for children requires sanctions of deprivation of liberty as a last resort. Therefore, the principle of the best interests of children must be considered in the resolution of cases of children in conflict with the law. This article, which focuses on the decision of the Tanjung Karang High Court, discusses the functionalization of the best interests principle for children in conflict with the law and the implications of their application. This article concludes, judges in deciding cases of children in conflict with the law in general have not considered the principle of the best interests of the child. Of the 22 cases of children in conflict with the law at the Tanjung Karang High Court, only three decisions that can be categorized have considered the principle of the best interests of the child. Of the three decisions, two were sentenced not prison and one sentenced to prison. The application of the best interest principle for children in conflict with the law can have both positive and negative implications. It has positive implications, especially for offenders, because it protects children’s rights and reduces the burden of court cases and correctional institutions. But it can also have negative implications, because it is feared not to provide a deterrent effect and invite negative public perceptions of the judiciary.
 Abstrak
 Asas kepentingan terbaik bagi anak menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya, asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini, yang berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, membahas fungsionalisasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan implikasi penerapannya. Artikel ini menyimpulkan, hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya belum mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari 22 perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, hanya tiga putusan yang dapat dikategorikan telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari tiga putusan tersebut, dua divonis bukan penjara dan satu divonis penjara. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

“…(Muthalib et al, 2021) Kenakalan anak atau junevile deliquency digambarkan oleh Paul Moedikno sebagai seluruh perbuatan yang jika dilaksanakan oleh seseorang yang telah dewasa termasuk suatu kejahatan, namun jika dilaksanakan oleh setiap anak termasuk kenakalan anak atau deliquency, seluruh perbuatan yang memerlukan perlindungan sosial serta seluruh perbuatan yang berbenturan terhadap norma kelompok tertentu pada masyarakat yang berdampak terganggunya keteraturan pada masyarakat. (Anwar & Wijaya, 2020) Penanganan perkara anak yang mempunyai konflik hukum berlandaskan asas kebutuhan utama bagi anak juga selaras terhadap asas yang mewajibkan negara untuk memberikan pertolongan kepada anak yang memerlukan. Maka dari itu, jika setiap anak ingin mendapatkan bantuan maka para pejabat berwenang harus memiliki tindakan selanjutnya, sedangkan seseorang anak tidak seharusnya dipidana, namun mereka harus diberikan sebuah perlindungan dan bantuan.…”

“…Asas kepentingan yang terbaik bagi anak harus diselaraskan terhadap tujuan dari peradilan yakni tidak mengganggu atau merusak masa depan anak. (Anwar & Wijaya, 2020) Ini termasuk hak dasar anak, yang patut dipahami, dibenarkan, dan dilindungi demi hak asasi manusia yang mendasar. Dengan demikian, hakim harus mendahulukan kepentingan anak ketika mempertimbangkan apakah akan memenjarakan seseorang, dan meletakan pemenjaraan hanyalah upaya terakhir ketika semua pilihan lain telah habis.…”

“…Mempertimbangkan terbaik untuk kebutuhan anak, pemidanaan salah satu pilihan terakhir (ultimum remedium). (Anwar & Wijaya, 2020) Sebelum memasuki tempat kejadian, upaya tambahan harus dilakukan, terutama melalui proses diversi. Undang-undang ini memberikan harapan kepada anak untuk menghindari stigma negatif terhadap keadilan karena penyelesaian kasus lebih fokus pada pemulihan bukan pembalasan.…”

“…Prinsip ultimum remedium berusaha untuk memastikan bahwa pihak yang tepat diajak berkonsultasi mengenai hukum pidana karena menyangkut hak asasi manusia dengan menggunakan konsep ultium remedium dalam sistem hukum Indonesia yang berfokus pada penjelasan hukum pidana adalah bab baru hukum pidana Indonesia. (Anwar & Wijaya, 2020) Ketika keadilan ditegakkan, dunia menjadi lebih baik dan lebih baik, itulah keadilan restoratif. Hukuman adalah obat terakhir yang berbeda dengan keadilan retributif, yang menekankan kepuasan.…”

Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective

“…Law principle is something abstract and underlying a concrete regulation and law implementation (Anwar & Wijaya, 2020). The criminal law essential principles include Primum remedium and Ultimum remedium.…”