Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo

Abstract

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.

The Effectiveness of the Regional Regulation Formation Agency in Producing Initiative Regional Regulations

“…Another aspect is the internal environment, known as organizational climate, namely the general environment within the organization (Steers, 2015). Tuanaya (2018) in his research shows the similarity that the performance of the Bursel Regency DPRD is still less than optimal, especially regarding the use of the initiative rights of draft bylaw proposers, therefore the DPRD needs to pay attention to the importance of education, experience and quality factors of DPRD members so that they can carry out their duties and functions as legislators well. .…”

Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Kota Semarang

“…Tetapi, apabila diperhatikan kembali dari indikator tujuan yang sudah ditetapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang sangat cepat untuk mencapai capaian tujuan tersebut. Paling tidaknya semenjak pengesahan di tahun 2015, akses air minum bersih dan sanitasi di tiap tahunnya meningkat (Taupiqqurrahman, 2022).…”