2013
DOI: 10.23917/jep.v14i2.144
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Fiscal Decentralization and Disparity of Access to Primary Education in Indonesia

Abstract: In education, one crusial issue of development is the disparity of primary education access. Using 440 regions database from 2005-2009,

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
0
0
4

Year Published

2019
2019
2022
2022

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(4 citation statements)
references
References 3 publications
0
0
0
4
Order By: Relevance
“…Kondisi tersebut di atas memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar: mengapa alokasi dana transfer ke daerah yang begitu besar tidak serta merta diikuti dengan peningkatan kinerja layanan publik yang efektif dan efisien yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah? Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengkaji dampak desentralisasi terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Widodo (2019), Badan Kebijakan Fiskal (2011, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2018), Simatupang (2009); Ahmad (2010); Doriza, et. al.…”
Section: Permasalahanunclassified
“…Kondisi tersebut di atas memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar: mengapa alokasi dana transfer ke daerah yang begitu besar tidak serta merta diikuti dengan peningkatan kinerja layanan publik yang efektif dan efisien yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah? Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengkaji dampak desentralisasi terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Widodo (2019), Badan Kebijakan Fiskal (2011, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2018), Simatupang (2009); Ahmad (2010); Doriza, et. al.…”
Section: Permasalahanunclassified
“…Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar: mengapa alokasi dana transfer ke daerah yang begitu besar tidak serta merta diikuti dengan peningkatan kinerja layanan publik yang efektif dan efisien yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah? Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengkaji dampak desentralisasi terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Widodo (2019), Haryanto (2019), Badan Kebijakan Fiskal (2011, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2018), Simatupang (2009); Ahmad (2010); Doriza, et. al.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Hasil kajian ini diperkuat oleh hasil penelitian Sow dan Razafimahefa (2015), yang menyimpulkan antara lain bahwa di negara maju, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap efisiensi penyediaan layanan publik, sedangkan di negara berkembang dan negara tertinggal, desentralisasi fiskal malah berdampak negatif terhadap efisiensi. Untuk kasus Indonesia, kajian atas dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pernah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Simatupang (2009); Ahmad (2010); Doriza, et. al.…”
Section: Dalamunclassified
“…Hasil kajian ini diperkuat oleh hasil penelitian Sow dan Razafimahefa (2015), yang menyimpulkan antara lain bahwa di negara maju, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap efisiensi penyediaan layanan publik, sedangkan di negara berkembang dan negara tertinggal, desentralisasi fiskal malah berdampak negatif terhadap efisiensi. Untuk kasus Indonesia, kajian atas dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pernah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Simatupang (2009); Ahmad (2010); Doriza, et al (2012); serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK (2017).…”
Section: Tinjauan Pustaka Dan Hasil Penelitian Sebelumnyaunclassified