Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014

Sudrajat, Tatang

doi:10.24258/jba.v12i3.256

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sebagai bagian penting dari proses tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu di daerah adalah diadakannya rekrutmen anggota KPU di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmen ini (Sudrajat, 2014) Proses Pada konteks pelaksanaan pemilu di Lampung Utara, juga dibentuk KPU daerah (KPUD) Lampung Utara yang tetap konsisten melanjutkan fenomena pemilihan keanggotaan KPU Lampung Utara yang berlatar belakang Ormas. Selaian karena terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) juga bertujuan karena KPU adalah lembaga negara yang ranah wilayah kerjanya adalah politik yang tidak lepas dari tarik menarik kepentingan baik partai politik, pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok interest seperti organisasi kemasyarakatan dan LSM.…”

Section: Masum Busthomi and M Iwan Satriawanunclassified

Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah

Busthomi¹,

Satriawan

2020

JPI

View full text Add to dashboard Cite

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Dalam perjalanannya agar pemilu di Indonesia berjalan dengan baik maka dibentuklah KPU sebagai lembaga independen dan abadi yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemilu baik pilpres, pileg maupun pilkada. Untuk dapat menyelenggarakan pemilu, maka dipilihlah komisoner KPU dari unsur masyarakat melalui pembentukan tim seleksi (Timsel) yang independen. Dalam pemilihan timsel ini juga tidak dapat terlepas dari unsur-unsur masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan ahli pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus perhatian penulis diarahkan pada realitas sosial yang berlangsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu dan organisasi sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya calon komisioner KPU. Hasil analisis menyatakan bahwa dalam praktikknya pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal namun juga dipengaruhi oleh ideologi ormas yang ada dalam tim seleksi tersebut. Sehingga komposisi jumlah timsel dari salah satu ormas akan berpengaruh terhadap jumlah keterpilihan calon komisioner KPU yang satu ideologi dengan salah satu ormas.

show abstract

Section: Masum Busthomi and M Iwan Satriawanunclassified

Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah

Busthomi¹,

Satriawan

2020

JPI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Sebagai bagian penting dari proses tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu di daerah adalah diadakannya rekrutmen anggota KPU di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmen ini (Sudrajat, 2014) Proses pengisian atau rekrutmen komisioner KPU di daerah dilakukan oleh sebuah Tim seleksi (Timsel) Pada konteks pelaksanaan pemilu di Lampung Utara, juga dibentuk KPU daerah (KPUD) Lampung Utara yang tetap konsisten melanjutkan fenomena pemilihan keanggotaan KPU Lampung Utara yang berlatar belakang Ormas. Selaian karena terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) juga bertujuan karena KPU adalah lembaga negara yang ranah wilayah kerjanya adalah politik yang tidak lepas dari tarik menarik kepentingan baik partai politik, pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok interest seperti organisasi kemasyarakatan dan LSM.…”

Section: Masum Busthomi and M Iwan Satriawanunclassified

Untitled

2020

JPI

View full text Add to dashboard Cite

This article discusses the dynamics of the contestation of the power of the village head as a formal leader with Abah Olot who is the traditional leader as an informal leader in public policies and daily politics in the traditional village of Guradog, Curugbitung District, Lebak Regency, Banten Province. The issue shows the existence of power contestation between actors. This intersection results in a battle of dominative power between the two actors. Therefore, the research team traced the practice of power relations that occurred to be able to be used as a reflection to explain the problematics. In investigating this phenomenon, the research team used the "Leadership" and "Shadow State" framework which was used as an analysis tool. The research method uses descriptive qualitative method. This type of method is able to manifest descriptive data related to the subject matter in this article. As a result, this paper proves the manifestation of the informal leader's hegemonic power of formal leadership. Shadow state practices of the power of informal actors who are able to "drive" formal structural actors are manifested in the case of actualization of public policies and daily politics in the tradisional village of Guradog.Abstrak Artikel ini membedah tentang dinamika kontestasi kuasa kepala desa sebagai pemimpin formal dengan Abah Olot yang merupakan kepala adat sebagai aktor informal dalam kebijakan publik dan politik keseharian di Desa Adat Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Persoalan tersebut menunjukkan adanya persilangan kontestasi kuasa antara aktor. Interseksi ini memunculkan pertarungan kuasa dominatif di antara kedua aktor tersebut. Oleh karena itu, tim penulis menelusuri praktik relasi kuasa yang terjadi agar mampu dijadikan sebagai refleksi untuk membenahi problematika itu. Dalam menyelisik fenomena tersebut, tim penulis menggunakan kerangka teori Kepemimpinan dan Shadow State yang dimanfaatkan sebagai pisau analisa. Adapun metode penelitiannya memakai metode kualitatif deskriptif. Metode jenis ini mampu mengejawantahkan data deskriptif terkait dengan pokok persoalan dalam artikel ini. Alhasil, tulisan ini membuktikan manifestasi kuasa hegemonik pemimpin informal terhadap kepemimpinan formal. Praktik shadow state atas kuasa aktor informal yang mampu "menyetir" aktor struktural formal pemerintahan terejawantahkan pada kasus aktualisasi kebijakan publik dan politik kesehariannya di desa adat Guradog.

show abstract

Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014

Cited by 2 publications

References 0 publications

Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah

Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah

Untitled

Contact Info

Product

Resources

About