Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat

Abstract

Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi, tidak saja yang berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028 (untuk Aceh). Transfer Dana Otonomi Khusus diantaranya digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan dengan kondisi capaian pembangunan yang relatif belum baik apabila dibandingkang daerah lain di Indonesia. Angka kemiskinan, secara rata-rata untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup kuat untuk konteks Dana Otonomi Khusus yang diterima kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

Why Was “Self-Government” Not Achieved in Aceh? The Challenges of Implementing a Peace Agreement

“…There is no significant difference between regional autonomy (for other provinces) and special autonomy for Aceh except that Aceh receives more funds from the GoI. Aceh's income increased significantly, from billions of rupiah before the Helsinki MoU to trillions of rupiah after the peace agreement (Budiratna and Qibthiyyah 2020).…”

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Dala Kerangka Otonomi Khusus Tahun 2014-2020

“…Desentralisasi asimetris juga diterapkan di Indonesia melalui Otonomi Khusus (Budiratna & Qibthiyyah, 2020). Lebih lanjut disebutkan bahwa dua puluh tahun pelaksanaan Otsus tidak disertai perencanaan yang matang sejak awal penerapannya serta selama implementasi tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, sehingga seringnya alokasi dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tidak ditindak secara serius (Bonasir, 2021).…”

“…Perubahan sumber ekonomi Provinsi Papua telah terjadi pergeseran dari sektor tambang menuju ke arah perdagangan dan jasa masih belum cukup sebagaimana dana perimbangan masih menjadi komponen terbesar dalam penerimaan Provinsi Papua, yang disusul dengan DTI dan PAD (Budiratna & Qibthiyyah, 2020). Worumi (2018) mengemukakan bahwa hal ini dapat terjadi karena belum optimal dan belum mampunya Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah.…”

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat

“…Dampak dari pembagian ini ialah menjadikan dana yang di terima Dinas Pendidikan Kabupaten menjadi lebih sedikit meski semulanya besar. Hal ini berbeda dengan yang ditemukan oleh (Budiratna & Qibthiyyah, 2020) dimana tinggi atau rendahnya dana otsus bahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pendidikan di Aceh, sebab penggunaan dana otsus bidang pendidikan hanya di fokuskan pada pembangunan infratruktur fisik.…”