Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia

Mujib, M. Misbahul

doi:10.14421/sh.v2i2.1944

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Hukum positif didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga yang memiliki kedaulatan dan diberlakukan terhadap anggota masyarakat politik yang mandiri (Santoso, 2012). Anggota mengakui kedaulatan atau supremasi orang atau lembaga pembuat hukum yang bersangkutan (Mujib, 2013). Dengan demikian, menurutnya kebiasaan baru sah sebagai hukum jika hukum itu mensyaratkan atau menyatakan secara tegas (Hadisoeprapto, 2008).…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Konsep Santet Dalam Hukum Po...unclassified

Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru

Sanathana Ishwara

2023

IBLAM LAW REVIEW

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study is to clarify the concept of witchcraft crimes in Indonesia's positive law and the method of proving witchcraft crimes in Indonesia's criminal law reform. The research method used in this study is the normative legal research method, which is derived from the legal literature and is also referred to as doctrinal legal research. Examining the problem of witchcraft means examining a deeper legal issue: how the criminal law policy regarding the criminal act of witchcraft proves that witchcraft is a supernatural act. A formal and rational legal system only tries to capture external actions that can be known empirically and their cause-and-effect relationships proven. In the provisions of the Old Criminal Code in Indonesia, the criminalization of acts of black magic can be seen in Articles 545 to 547. Subsequently, there was a criminal law reform where the regulation of black magic offenses was located in Article 252, the proof of which was only based on the confession of the perpetrator of a criminal act who used supernatural powers. It is predicted that the application of the black magic offense will not be effective in the criminal justice process because it needs to be seen from the perspective of the effectiveness of the legal substance, where the evidence must be reasonable (logical) and acceptable to the five senses in order to find a bright spot in the commission of the black magic crime.

show abstract

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Konsep Santet Dalam Hukum Po...unclassified

Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru

Sanathana Ishwara

2023

IBLAM LAW REVIEW

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pemerintahan kolonial menerapkan prinsip konkordansi terhadap sistem hukum yang diperkenalkan di Indonesia, mengakui keberadaan pelanggaran adat jika pelanggaran tersebut memiliki karakteristik sebagai hukum. (Mujib, 2013) 38 EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan ISSN 1412-2715Vol. 22, No.…”

Section: B Implikasi Penerapan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional...unclassified

Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia

Tene,

Muliyono,

Lahangatubun

2023

Ekspose J. Penelit. Huk. dan Pendidik.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Persidangan yang dilakukan bukan untuk mencapai keputusan, tetapi untuk mencari solusi yang disepakati secara harmonis melalui saling pengertian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama, maka itulah keputusannya (Mujib, 2013).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan a Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pe...unclassified

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Hangge,

Tungga,

Resopijani

2023

jist

View full text Add to dashboard Cite

Salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat desa atau yang biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan sendiri tetapi bersama para tokoh masyarakat, dan pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari antara ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. hasil penelitian bahwa, Cara penyelesaian sengketa tanah sebagian besar mengadopsi cara mediasi, yaitu cara rekonsiliasi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini paling berhasil, karena mempunyai akibat hukum, terutama tanah dapat dipidana dengan sertifikat.

show abstract

Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia

Cited by 3 publications

References 0 publications

Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru

Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru

Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Contact Info

Product

Resources

About