Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)

Abstract

Keputusan administrasi negara merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Kewenangan tindakan hukum berdasarkan hukum publik merupakan kewenangan istimewa (bijzonderrecht) pemerintah bertindak di dalam hukum. Pengertian istimewa oleh karena kewenangan itu diberikan oleh hukum publik untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat selaku badan penguasa. Berbeda dengan tindakan hukum privat yang diberikan oleh hukum perdata (objectieverecht) kepada para subyek hukum (subjectieverecht). Tindakan itu merupakan tindakan hukum biasa yang tidak terkait dengan suatu hal “khusus atau istimewa”.Sifat tindakan hukum dalam hal keputusan administrasi negara adalah konkrit, individual, dan final. Konkrit adalah kualifikasi tindakan hukum yang berkenaan dengan suatu peristiwa hukum tertentu, individual diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum tertentu yang dituju oleh keputusan administrasi negara, dan final yang berarti, bahwa keputusan itu tidak lagi membutuhkan peneguhan atau persetujuan dari pejabat administrasi negara yang lainnya, sehingga dengan demikian telah menimbulkan suatu akibat hukum. Kewenangan yang didistribusikan oleh undang-undangberdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintah selaku badan penguasa diberikan kepada jabatan atau organ di dalam badan administrasi negara. Pelaksanaan kewenangan secara nyata tindakan hukum membuat keputusan administrasi negara dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Kata Kunci: Keputusan administrasi negara, abstraksi dan konseptualisasi doktrin.

Application of Sanctions Against State Administrative Officials in Failure to Implement Administrative Court Decisions

“…The government's authority in state administrative law is given based on a positive legal provision (Herman and Noor 2017) 2013) by quoting Marwan Effendy drew the following conclusions. Firstly, it is an instrument of the law enforcing state.…”

The Position of the Letter from the Chief of the Supreme Court and the Decision of the Constitutional Court in the Polemic on the Advocate's Oath

“…This is because the nomenclature of "regulations" is identical to regulations or legal products that are general and abstract (Ni'matul Huda & Nazriyah, 2019). Meanwhile, the nomenclature "letter" as in "decision letter" in state administrative law is known as beschikking , namely a legal product that is individual, concrete and final (Herman & Noor, 2017). On that basis, it can be said that generally applicable legal products such as Supreme Court Regulations are classified as institutional regulations as stated in Law 12 of 2011, so they are included as Legislative Regulations (Hambali et al, 2021).…”

Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System

“…Beschikking is often interpreted as a decision (some others also call it a decree) (Haris, 2017) that serves as the basis for the unilateral action of the government to run the government outside the other branches of power (legislative or judicial) (Herman & Noor, 2107). Beschikking is widely used in the sphere of state administration (Asshiddiqie, 2011), giving birth to delegation authority (Fadli, 2011), which has a correlation with the principle of delegatus non potes delegare.…”