Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria

Abstract

Law, instead as the basis of national agrarian management, also as sources of agrarian conflict because of conflicted regulations. Many academic papers on agrarian conflicts have described the conflicts, as well as women’s narrative regarding the conflicts. This article explore the theoretical discourse during agrarian conflict to analyze women’s role on that case. This paper is written based on secondary data gathered from juridical normative research with analytical descriptive type. The research found that main legal theoretical discourses presented mostly in on agrarian conflicts literatures are legal positivism, politics of law, legal reality, natural law, sociological jurisprudence, legal pluralism, local wisdom, and eco-feminism. The role of women during agrarian conflicts is explained using eco-feminism theory, particularly as agent of change who actively fight for non-exploitative agrarian management based on their experience.Key words: women, agrarian conflict, eco-feminism.Intisari: Hukum, selain sebagai dasar penyelenggaraan agraria nasional juga menjadi sumber konflik agraria karena pengaturan yang tumpang tindih. Tulisan-tulisan akademik tentang konflik agraria tidak hanya menjelaskan tentang konflik yang berlangsung, tetapi juga menuliskan narasi perempuan dalam konflik tersebut. Tulisan ini menggali wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria untuk menganalisis peran perempuan dalam konflik agraria. Data sekunder dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Wacana-wacana teori yang muncul dalam konflik agraria adalah teori hukum positif, teori politik hukum, teori realitas hukum, teori hukum alam, sociological jurisprudence, pluralisme hukum, teori kearifan lokal, dan teori ekofeminisme. Teori yang menjelaskan peran perempuan dalam konflik agraria adalah teori ekofeminisme. Peran perempuan dalam konflik agraria adalah sebagai agen perubahan yang berperan secara aktif memperjuangkan pengelolaan agraria non-eksploitatif berdasarkan pengalaman masing-masing perempuan.Kata kunci: perempuan, konflik agraria, ekofeminisme.

Dampak Sosial Konflik Agraria

“…Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi konflik agraria dan menciptakan keamanan lahan harus menjadi prioritas untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan. (Rachman, 2013) Kerusakan lingkungan. Konflik agraria seringkali berdampak pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut.…”

“…Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. (Rachman, 2013) Hal ini bisa memicu konflik yang lebih besar dan lebih kompleks, yang berpotensi memperparah situasi keamanan dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain itu, konflik agraria juga bisa memicu ketidakstabilan politik di wilayah tersebut.…”

“…Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia masyarakat tidak terabaikan atau dilanggar. (Rachman, 2013) Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi konflik agraria dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, mengembangkan regulasi yang memperhatikan hak-hak masyarakat, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan lahan.…”

Studi Literatur: Analisis Berbagai Pendekatan Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Bangka Belitung

“…Pendahuluan Konflik sengketa lahan atau dikenal sebagai konflik agraria merupakan isu yang kompleks dan terus muncul dari waktu ke waktu di indonesia. Faktor-faktor penyebab konflik agraria di Indonesia sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, perubahan sosial-ekonomi masyarakat, serta interaksi antara masyarakat dengan pihak-pihak lainnya (Mulyani, 2014). Provinsi Bangka Belitung juga tidak luput dari konflik agraria yang terjadi, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan pemerintah setempat.nKonflik sengketa lahan di Indonesia terjadi karena berbagai faktor, yakni perbedaan pandangan maupun tujuan mengenai penggunaan lahan, sengketa kepemilikan tanah, serta ketidakadilan dalam redistribusi sumber daya alam.…”

“…Provinsi Bangka Belitung juga tidak luput dari konflik agraria yang terjadi, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan pemerintah setempat.nKonflik sengketa lahan di Indonesia terjadi karena berbagai faktor, yakni perbedaan pandangan maupun tujuan mengenai penggunaan lahan, sengketa kepemilikan tanah, serta ketidakadilan dalam redistribusi sumber daya alam. Menurut Mulyani (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi konflik agraria di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi faktor struktural, faktor agen, dan faktor situasional.…”