Dilema Implementasi Kebijakan Pembangunan Bantaran Kali Code- Yogyakarta

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan di wilayah rawan bencana. Implementasi kebijakan pembangunan itu sendiri pada dasarnya terdiri atas teks kebijakan dan juga konteks kuasa-aktor dalam mewujudkan agenda-agenda yang ada. Melalui diskursus teks dan aktor inilah kemudian ada multiple output yang dihasilkan dari sebuah proses implementasi kebijakan. Pun dengan yang terjadi di bantaran Kali Code, sebagai pilihan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai area wisata alternative, namun demikian secara geologis memiliki potensi ancaman bencana yang periodik. Hal inilah yang kemudian menjadi dilema dalam implementasi kebijakan Pemkot Yogyakarta atas bantaran Kali Code.Pengungkapan dilema diatas, oleh penulis dibedah dengan satu teori dasar yang diperkuat denga satu teori penunjang. Pertama, teori implementasi kebijakan. Sumbangsih terbesar atas teori ini adalah pemikiran-pemikiran dari Merilee S. Grindle. Sedangkan teori kedua, yang digunakan sebagai penunjang analisa adalah teori kontestasi kepentingan, yang merupakan kompilasi dari beberapa pandangan akademisi terkait dengan fenomena kontestasi politik dan kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam atas dua-puluhan orang nara sumber, mulai dari staf pemerintahan, warga bantaran Kali Code, aktivis LSM, tokoh masyarakat dan juga warga Yogyakarta secara umum yang menjadi ‘penikmat’ Kali Code.Temuan yang didapatkan dari kajian ini adalah terkait dengan dialog vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh Pamerti Code sebagai upaya penyeimbag kuasa pemerintah dalam membentuk dan menjalankan kebijakan yang ada. Dalam hal ini, ketika terjadi perbedaan sudut pandang dalam agenda pembangunan yang ada, maka mau tidak mau Pamerti Code harus mengawal agenda yang diusung oleh pemerintah sehingga tidak berseberangan dengan apa yang mereka kehendaki. Di sisi lain, mereka (Pamerti Code) juga aktif mensosialisasikan agenda mereka bersama dengan aktor-aktor informal lainnya dalam rangka pembangunan bantaran Kali Code sesuai dengan visi mereka sendiri.Dengan adanya kajian ini, maka pendekatan dalam implementasi kebijakan hendaknya mulai diterapkan melalui mekanisme yang partisipatif. Implementasi kebijakan harus mampu merangkum dan menjembatani kepentingan warga, selain dalam kepentingan sustainability kebijakan juga acceptability oleh warga.

Community, Social Capital and Development Policy in Code Riverbanks

“…Through this method, government could give what the people want and could "serve" the people need. With the existence of more structured groups and communication forums, the implementation process of the development policy run by government is no longer an authoritarian mechanism, but rather there are people influence, although as mentioned previously, the influence tends to be fluctuated [4]. Government"s view towards people participation tends to be independent support and local people contribution, not their (the people) involvement.…”

“…Mangunwijaya who changed community life style which formerly use the river as their disposal to become conservation area. Waterfront concept [4] changes people behavior to be more environment-friendly. Additionally, decenter architectural concept causes Kali Code riverbank enables people to fix human and river relation.…”

“…Therefore, the development flow tends to be given to the society through the communities, which later have partnership with NGOs. Limited budget and various development priorities cause Kali Code being not prioritized by municipality and province government [4]. Some years ago this area used to get some attention in term of development, as fulfilling basic need of the people and as eco-tourism prototype.…”

“…Meanwhile, institutionally there is Prokasih that annually held by Ecology Bureau (Balai Lingkungan Hidup). Some local and international non profit organizations refer Kali Code as riverbank development reference [4]. Here could be seen that despite the ups and downs of government support in Kali Code riverbank, the community and NGO could balance that development activity by strengthening social politics networks, so the development process goes on.…”

Enhancing Rural Community Development Through Political Transparency

“…Furthermore, Korten introduces a system of local resource management (community-based resources management) that transforms the role of government bureaucracy from planners and implementers of development for the people to facilitators in creating conditions that enable communities to build themselves. In other words, the government acts as a catalyst in accelerating the development process focused on local self-reliance (Tjokrowinoto, 1999). Ultimately, for the successful implementation of decentralization, particularly concerning the empowerment of the impoverished in rural areas, management by local governments and their organizational structures is required.…”