Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy)

Abstract

Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkantujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arahadministrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematislengkap yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era semakin cepatnya perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut untuk mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasidata antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Namun demikian diperlukan landasandan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan digitalisasi pertanahan.Landasan dan pedoman tersebut saat ini belum diformulasi dengan baik dalam sebuah produk hukum. Paper ini menjelaskandua hal yang menjadi fokus permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama paper iniberupaya untuk menjelaskan landasan filosofis, teoritis, dan yuridis urgensi membentuk ketentuan hukum yang mengaturtentang digitalisasi administrasi pertanahan. Kedua menjelaskan konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan kedepan dalam konteks hukum. Permasalahan yang dikemukakan tersebut dianalisis dengan dengan beberapa teori, sepertiteori tujuan hukum dan teori politik hukum. Landasan filosofis digitalisasi tidak lepas dari tujuan nasional yang merupakancerminan dari basis ideologis bangsa. Landasan teoritis didasarkan pada tujuan hukum untuk menciptakan kepastian,kemanfaatan, dan keadilan. Landasan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganaspek pertanahan dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertahanan yangditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional selain memperhatikan aspek kemanfaatan bagi pembangunan jugamesti memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Arrangement of Legal Policy-Based Land Administration Digitalization in Gobah Village, Kampar Regency, Riau

“…Proses digitalisasi juga harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien serta mempercepat pembangunan negara secara keseluruhan. Dalam situasi ini, diperlukan untuk menemukan rumusan filosofis, teoritis, dan landasan yuridis (Erfa, 2020). Begitu juga dengan Desa Gobah yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.…”

“…Meskipun sulit untuk menyeimbangkan ketiga tujuan hukum dalam suatu ketentuan hukum, hal itu perlu dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan semangat hukum (Ardiansyah, 2022). Selanjutnya, pada landasan yuridis yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan regulasi tentang administrasi pemerintahan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Erfa, 2020).…”

Electronic Land Certificate Ownership as an Effort to Protect the Personal Data Law of the Community

“…to provide land administration services such as collecting initial data about the location or location of land, land ownership, and land status is more ideal, considering the fact that the chaotic condition of land plots is caused by duplication of valid proof of ownership in the same plot of land. Government administration services related to land are still problematic (Erfa, 2020). Both decisions and actions taken by government bodies with authority in the land sector must be carried out effectively.…”

Legal Implications of the Use of Digitalization of Online Land Registration

“…Land administration, which is still conventionally based, must be shifted towards digitally based land administration. Riswan Erfa explained that authorities must direct land administration services towards digitalisation, such as complete systematic land reg-istration, especially in increasingly rapidly developing science and technology [3].…”