Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Kerugian keuangan negara merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wujud pengembalian kerugian tersebut dilakukan dengan mekanisme perampasan aset. Namun, hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hadirnya Pusat Pemulihan Aset (PPA) kejaksaan sebagai sentral pemulihan aset berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, serta mengoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang baik.

The Legal Politics of State Losses (Study of Verdict Number: 116/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Smg)

“…Judging by some statutory definitions of state losses, state losses are associated not only with the reduction of money or state property, but also with the emergence of non-governmental bonds. Whereas in practice, in relation to the determination of state losses themselves, the emphasis is on tangible losses without dealing with losses that may occur in the future (Kurniawan et al, 2022).…”

“…The definition of state losses is contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and in Article 1 number 22 of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury. Of the two articles, real and specific losses can be detrimental to state finances, including state losses (Kurniawan et al, 2022). State losses are losses caused by unlawful acts through improper application of policies, enriching oneself or others.…”

Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi

“…21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penelusuran belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas kewenangan Akuntan Publik dalam menghitung kerugian keuangan negara, penelitian sebelumnya banyak membahas terkait kewanangan kejaksaan (Kurniawan, Alghazali, & Fadhila, 2022). Membahasa kewenangan Lembaga-lembaga negara lainnya (Kumakauw, Tampi, & Umbas, 2021;Permana, 2018).…”