Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia  Menurut Konstitusi

Baharudin, Baharudin

doi:10.14710/mmh.45.2.2016.85-92

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sejak tahun 1961, status Jakarta kembali diubah dan dijadikan daerah istimewa bernama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (Suryana, 2012). Baharudin (2016) mengungkapkan beberapa alasan yang menyebabkan DKI Jakarta dapat menjadi wilayah otonomi khusus yakni sebagai berikut:…”

Section: Perkembangan Provinsi DI Wilayah Jawaunclassified

Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964

Mutawally

2022

Fajar Hist. J. Ilmu Sej. dan Pendidik.

View full text Add to dashboard Cite

Regional expansion is a logical consequence of the development of the times as the community's need for government services increases. Hence, the regions need to be re-divided so that regional development can occur properly. This study aims to explain the developments and the factors that encouraged and hindered the division of provinces in Indonesia during the Old Order era. The method used in this research is the historical method with data collection techniques using literature studies and documentation studies. Results showed that the number of provinces in Indonesia increased from 8 provinces at the beginning of independence to 24 provinces at the end of the Old Order. In addition, three provinces have received special status from the government of the Republic of Indonesia. Among them are Aceh, DKI Jakarta, and Yogyakarta. The factors that hindered the process of regional expansion were the political conditions during the Old Order, which were less stable, so regional expansion could not occur, and limited infrastructure facilities at that time. At the same time, the factors that encouraged regional divisions included the emergence of regional sons in local government after the 1955 elections, the breakup of the dwi-tunggal Republic of Indonesia (Soekarno-Hatta), the emergence of demands from the Banteng Council, and the PRRI and Permesta Rebellions which accelerated regional expansion in Indonesia at that time.Pemekaran wilayah merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemekaran daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemekaran provinsi di Indonesia pada masa Orde Lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah provinsi di Indonesia meningkat dari 8 provinsi pada awal kemerdekaan menjadi 24 provinsi pada akhir Orde Lama. Selain itu, tiga provinsi mendapat status khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Diantaranya adalah Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Faktor penghambat proses pemekaran daerah adalah kondisi politik pada masa Orde Lama yang kurang stabil sehingga pemekaran daerah tidak dapat terjadi, dan sarana prasarana yang terbatas pada saat itu. Sementara itu, faktor yang mendorong pemekaran daerah antara lain munculnya putra daerah dalam pemerintahan daerah pasca Pemilu 1955, pecahnya dwi-tunggal Republik Indonesia (Soekarno-Hatta), munculnya tuntutan Dewan Banteng, serta Pemberontakan PRRI dan Permesta yang mempercepat pemekaran daerah di Indonesia saat itu.

show abstract

Section: Perkembangan Provinsi DI Wilayah Jawaunclassified

Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964

Mutawally

2022

Fajar Hist. J. Ilmu Sej. dan Pendidik.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Rancangan pemberian status kekhususan/ keistimewaan pada daerah didasarkan kepada berbabagai alasan meliputi sejarah hingga posisi strategis negara. secara teori, pembentukan pemerintahan mandiri khusus adalah cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Baharudin, 2016). Untuk itu IKN Nusantara masuk kedalam daerah khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nugroho

2022

ijpp

View full text Add to dashboard Cite

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah nyata dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Panajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN diberi nama Nusantara dikarenakan ekonik dan sudah dikenal dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi klaster ekonomi baru di indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk dan kekhususan IKN Nusantara dalam NKRI. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature riview atau studi pustaka. Hasil penelitian adalah IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.

show abstract

“…Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu otonom daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dan sesuai perundang-undangan. Hal ini diarahkan untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah (Baharudin, 2016).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Umar

2021

cerdika

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai polemik pertanahan di D.I Yogyakarta. Selain itu, kewenangan kebijakan pertanahan yang diterapkan di D.I Yogyakarta apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Uraian poin penting dalam penulisan ini yaitu sejarah pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan sistem pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Ketiga hal tersebut diolah menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan sistem penulisan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya dualisme hukum pertanahan D.I Yogyakarta yaitu hukum nasional (UUPA) dan hukum adat (Rijkshblaad). Penengah atas polemik tersebut, maka muncul Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang otonomi khusus bagi D.I Yogyakarta berfungsi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk sistem pertanahan. Sistem pertanahan yang ada di D.I Yogyakarta berbeda dengan daerah lain guna menjaga asal usul sejarah pertanahan D.I Yogyakarta. Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk kepentingan kebudayaan, kepentingan sosial serta kepentingan publik dengan didapatkannya perizinan baik dari Kasultanan maupun Kadipaten.

show abstract

Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi

Cited by 3 publications

References 0 publications

Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964

Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964

Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Contact Info

Product

Resources

About