Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia

Abstract

<p>Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku selama 20 tahun tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa 20 tahun maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan di produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil temuannya secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengakuan rezim HaKI terhadap hak paten khususnya, tidak lain adalah untuk menghargai kreatifitas ide intelektual Inventor dan tentunya untuk kepentingan umum demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pada prakteknya perlindungan Hak Paten selama masa 20 tahun terlampau lama sehingga menimbulkan dampak penemuan teknologi tersebut tidak lagi dapat menjadi milik umum karena perkembangan teknologi masa kini tidak memerlukan waktu yang lama untuk melahirkan sebuah invensi baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hak paten di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu jangka waktu perlindungan hukum untuk paten biasa selama 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun, dan pengaturan perlindungan hak paten di Indonesia perlu dilakukan deregulasi karena berdasarkan fakta di lapangan, jangka waktu perlindungan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terlalu lama sehingga tujuan perlindungan Paten agar teknologi dapat menjadi milik umum tidak tercapai.</p><p>People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.</p>

Mining Businees Licensing in Indonesia: Perspective Administrative Law After the Revision of the Mineral and Coal Law

“…In Bagir Manan's perspective, a permit is a form of approval from the authorities based on statutory regulations to allow specific actions or actions that are generally prohibited. 16 Because mining activities are extractive businesses with high risks, it is necessary to have continuous control by the central government granting mining business licenses. In an article written by Agus Lanini, et all., he argued that Transparency International Indonesia (TII) had released research results on the vulnerability and risk of corruption in granting mining permits.…”

“…Profile or Business Entity, Cooperative, individual company; c. The composition of the management, list of shareholders or capital, and list of beneficial owners of the Business Entity or individual company; d. Equipped with geographical coordinates in the form of latitude and longitude by the geographical information system that applies nationally; e. Pay the area reserve fee, map printing fee; and 15 Samsul Wahidin, Legal Aspects of Contemporary Mining and Unlicensed Mining (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), p. 98. 16 Andrian Sutedi, Licensing Law in the Public Service Sector (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 17 In submitting a WIUP application, the authorized official may reject or accept (grant) the WIUP application within 10 (ten) days of the application being submitted.…”

Prinsip New and Novelty Dalam Perlindungan Paten Di Indonesia

“…Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh prior art. 13 Prior art adalah "semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (filling date) atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis atau lisan 14 ." Suatu invensi untuk bisa mendapatkan paten, paling tidak harus memenuhi beberapa syarat subtantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU.No.…”