Daya Saing Usahatani Tebu di Jawa Timur

Abstract

ABSTRAKPropinsi Jawa Timur merupakan daerah penghasil gula terbesar di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir produksi gula terus meningkat dan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen produksi gula nasional. Sebagai komoditas yang kegiatannya banyak melibatkan masyarakat, industri gula telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan ini pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan untuk mengatur pelaku pasar yang terlibat dalam sistem agribisnis gula. Dua kebijaksanaan yang ditujukan kepada petani tebu adalah penetapan pola glebagan yang menentukan batasan areal tebu seluas 30 persen dari bias wilayah, serta penetapan wilayah ketja pabrik gula. Kedua kebijaksanaan itu telah menghilangkan kesempatan petani untuk memilih komoditas yang ingin diusahakan serta memperoleh penerimaan usahatani yang lebih tinggi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran areal pertanaman tebu rakyat dari lahan sawah ke lahan kering. Hal ini disebabkan oleh penerimaan usahatani tebu pada lahan sawah lebih rendah dibandingkan dengan komoditas alternatif. Sedangkan untuk tebu yang diusahakan pada lahan kering, tingkat penerimaan yang diperoleh pada sebagian besar lokasi penelitian lebih tinggi. Untuk mempertahankan pertanaman tebu pada lahan sawah diperlukan perhatian terhadap faktor utama yang menentukan daya saing, yaitu produktivitas hablur serta perbandingan harga provenue gula dan harga dasar gabah. Dalam kaitan ini berbagai program hendaknya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, serta perbaikan efisiensi dan lcinerja pabrik gula. PENDAHULUANGula pasir sampai saat ini termasuk dalam kelompok komoditas komando di Indonesia. Sebagai komoditas komando, pemerintah banyak melakukan intervensi terhadap industri gula yang mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari pasokan bahan baku tebu sampai kepada distribusi dan penetapan harga di tingkat konsumen (Kompas, 1995). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 1975, telah ditetapkan pola glebagan pada tanaman tebu melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Dalam pelaksanaannya, Koperasi Unit Desa (KUD) ditunjuk sebagai pelaksana program yang akan menyalurkan kredit dan mengatur pasokan tebu ke pabrik gula yang ada di wilayahnya. Disamping itu pemerintah juga menetapkan Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai satu-satunya lembaga yang mengendalikan stabilisasi harga gula di dalam negeri.Dengan demikian dalam sistem agribisnis gula, kebijaksanaan pemerintah akan selalu mempengaruhi pelaku pasar yang terlibat di dalamnya, yaitu petani tebu, pedagang sarana produksi, pedagang tebu, KUD, pabrik gula, BULOG dan pedagang gula pasir. Banyalcnyapelalcu pasar yang terlibat dalam sistem agribisnis gula, telah menyebabkan pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan setiap kebijaksanaan, khususnya yang menyangkut deregulasi sektor industri dan perdagangan gula. Selain itu adanya kecenderungan perdagangan bebas dunia menuntut peningkatan efisiensi perekonomian nasional, sehingga produk yang dihasilkan memilik...

Analysis of competitiveness of sugarcane farming: A case study in Kampung Beru Village, South Sulawesi

“…The assessment results in Table 9 show that D (-Rp715,909.89) and PCR (1,048) are in the negative criteria, therefore farming did not have competitiveness. This is in line with the results of research conducted in Madiun and Kediri districts where sugarcane farming did not have a comparative advantage (Malian & Syam, 2016). Meanwhile, H 889,356,752) and DRCR (1,795) are also in the negative criteria indicating no competitiveness.…”

Review Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu

“…The conclusion of this research study is to recommend changes or amendments to the Regional Regulation of East Java Province Number 17 of 2012 concerning Increasing the Yield and Crystal Sugar Sugar Cane Plantation. keywords: sugar cane, policy regulations, sugar factories, regional agricultural regulations Review Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu Agus Supriono, Dimas Bastara Zahrosa, Mohammad Ghufron Rosyadi, Soetriono, Sasmita Sari, Abdullah Muhlis, dan Amam Kompleksnya permasalahan rendemen dan hablur tebu serta berdasarkan peran tebu sebagai bahan mentah dalam perekonomian daerah, pemerintah daerah mengambil berbagai langkah dan kebijakan (Malian dan Syam, 1996). Kondisi tersebut diperburuk oleh munculnya perbedaan antara potensi varietas tebu dengan dan kinerja aktual di lapangan yang mencapai 40 persen, sehingga berdampak pada ketidaktercapaian swasembada gula di Indonesia (Murianingrum, dkk., 2020).…”

“…Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu diharapkan dapat memberikan tanggapan yang positif dari masyarakat, terutama petani tebu di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Situbondo. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa implementasi kebijakan dan program tidak dapat dilakukan sendirian, karena berbagai faktor dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda memberikan kontribusi yang penting (Malian dan Syam, 1996).…”

Keragaan Tebu Rakyat di Jawa Timur pada Akhir Berlakunya Inpres 9/1975 Serta Implikasinya terhadap Industri Gula Nasional

“…Menurut Soentoro, et.al. (1999) Penurunan yang cukup luas dari areal tebu rakyat ini, diakibatkan oleh karena usahatani tebu terutama di lahan sawah tidak kompetitif lagi bila dibandingkan dengan usahatani tanaman pangan seperti padi sawah maupun palawija (Kusbiyanto, eta, 1988, Malian dan Syam, 1996. Satu siklus umur tebu biasanya 12-14 bulan, kurun waktu tersebut khususnya di lahan sawah irigasi minimal dapat ditanami padi dan palawija empat kali yaitu (padi-padipalawija-padi).…”