Politik pada hakikatnya merupakan cara mengatur sebuah pemerintahan demi kebaikan warga negara berdasarkan nilai-nilai etis universal. Namun, hakikat politik ini dihancurkan oleh para pelaku politik yang secara sadar menyebarkan opini dan infomasi yang tidak benar demi kepentingan politik pribai dan kelompok mereka sendiri. Artikel ini merupakan sebuah eksposisi kritis terhadap politik kebohongan (politics of lying), politik kebenaran (politics of truth), dan demokrasi Indonesia dari perspektif etika politik Buddhisme. Argumentasi utamanya ialah politik kebohongan mengabaikan prasyaratprasyarat epistemik tentang rasionalitas, kritik, kebebasan, keterbukaan, and partisipasi publik untuk mendiskusikan mengenai isu-isu bersama. Pendalaman demokrasi di Indonesia mengandaikan perwujudan prinsip-prinsip etika "politik kebenaran" seperti rasionalitas, kritik, kebenaran, kesetaraan, keterbukaan, dan partisipasi inlusif warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah-masalah bersama.