Contesting reform: Indonesia's new order and the IMF

Robison, Richard; Rosser, Andrew

doi:10.1016/s0305-750x(98)00056-4

Cited by 49 publications

(29 citation statements)

References 5 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Misalkan proyek pembangunan pembangkit listrik di pulau Jawa karena penawaran listrik di pulau ini dianggap sudah berlebihan. Program ini adalah serangan pertama untuk kapitalis kroni karena proyek tersebut memiliki keterkaitan dengan mereka (Robison dan Rosser 1998, 1601.…”

Section: Reformasi Ekonomiunclassified

See 1 more Smart Citation

Perubahan dan Kesinambungan Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro: Kasus Indonesia dan Malaysia Tahun 1997-1999

Bahri¹

2017

Jurnal Politik

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKDalam merespons krisis finansial Asia di tahun 1997-1999, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang berbeda. Pemerintah Indonesia menaikkan suku bunga, mengurangi alokasi anggaran, melepaskan intervensi nilai tukar, dan meliberalisasi berbagai sektor ekonomi; sementara pemerintah Malaysia menurunkan suku bunga, melakukan ekspansi anggaran, mempertahankan intervensi nilai tukar, dan mengaplikasikan kontrol modal. Mengapa krisis yang sama direspons dengan kebijakan ekonomi makro berbeda? Mengapa krisis ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih liberal di Indonesia, sementara tidak di Malaysia? Dalam riset-riset sebelumnya, faktor paradigma ekonomi terkesan kurang diperhatikan sebagai penentu preferensi kebijakan pemerintah sewaktu krisis. Lewat penelitian ini, penulis berargumen bahwa perbedaan kebijakan ekonomi makro saat krisis disebabkan oleh perbedaan paradigma yang berkembang di masing-masing rezim pemerintahan sebelum krisis. Paradigma ekonomi membangun ekspektasi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil sebelum krisis. Kemunculan krisis finansial mendorong perubahan kebijakan ekonomi makro karena (i) krisis tersebut memfalsifikasi ekspektasi paradigma ekonomi yang dianut pemerintah dan (ii) pendukung paradigma alternatif berhasil masuk ke dalam proses perumusan kebijakan ekonomi makro untuk mendelegitimasi paradigma lama, kemudian melembagakan paradigma baru. Dua faktor ini hadir di Indonesia, namun tidak di Malaysia.Kata kunci: paradigma ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi makro, institusionalisme baru, krisis finansial Asia ABSTRACT To respond the Asian financial crisis in 1997-1999, the governments of Indonesia and Malaysia took different measures to their macroeconomic policies. The government of Indonesia tightened their fiscal and monetary policies, discontinued their intervention in foreign exchange market, and liberalized various sectors of economics while the government of Malaysia adopted expansive monetary and fiscal policies, continued their intervention in foreign exchange market, and controlled capital flows. Why was the same crisis responded by different macroeconomic policies? Why did the crisis lead to liberalized macroeconomic policies change in Indonesia, but the same thing did not happen in Malaysia? Previous studies have avoided the ideational factor to explain the governments' preferences on macroeconomic policies. This article argues that econo-*Penulis adalah peneliti di Komune Rakapare.

show abstract

Section: Reformasi Ekonomiunclassified

“…Bantuan IMF tersebut kemudian diikuti dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur kebijakan ekonomi menjadi lebih terbuka (Soesastro dan Basri 1998, 8-24;Johnson 1998, 4;Robison dan Rosser 1998, 1593. Walaupun bertetangga dan menghadapi krisis yang sama, pendekatan tersebut tidak diambil pemerintah Malaysia.…”

unclassified

Perubahan dan Kesinambungan Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro: Kasus Indonesia dan Malaysia Tahun 1997-1999

Bahri¹

2017

Jurnal Politik

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Here, power and governance were structured 'around institutions qua institutions' (Kuhonta 2008). On the other hand, Suharto's regime was often portrayed as dominated by powerful 'politico-bureaucrats' who were entangled with big business (Robison and Rosser 1998). Their interests penetrated the state to the extent that they hijacked natural resource policy in significant ways.…”

Section: Studying the State: Placing 'Illegal' Practices In A Historimentioning

confidence: 99%

The state and illegality in Indonesia

Aspinall¹,

Klinken²

2011

View full text Add to dashboard Cite

“…Otherwise, the technocrats' policies were ignored or circumvented probably just to the same degree that those of their Filipino counterparts were discounted and resisted (Winters 1996;Robison & Rosser 1998). Whatever reforms were actually implemented was hodge-podge and eventually amounted to little in terms of delivering the Indonesian economy from the devastation of the Asian financial crisis.…”

Section: Patrimonialism As An Informal Institutionmentioning

confidence: 99%

“…With independence, however, 8 The Indonesian government first asked for IMF assistance in October 1997 (Aspinall 2005: 210 http://www.imf.org/external/np/exr/ facts/asia.pdf). When it became apparent that "the quid pro quo for IMF assistance would be a series of neo-liberal reforms which would strike at the heart of …politico-business and conglomerate power" (Robison & Rosser 1998: 1600, Soeharto balked at implementing them. Due to "policy slippages" on the part of the Indonesian government, it had to issue another Letter of Intent, on April 10, 1998, to reaffirm its commitment to the reforms (IMF, op cit.).…”

Section: Indonesian Lawyers and Judicial Reformmentioning

confidence: 99%

Institutional Analysis

2010

SciVee

View full text Add to dashboard Cite

Contesting reform: Indonesia's new order and the IMF

Cited by 49 publications

References 5 publications

Perubahan dan Kesinambungan Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro: Kasus Indonesia dan Malaysia Tahun 1997-1999

Perubahan dan Kesinambungan Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro: Kasus Indonesia dan Malaysia Tahun 1997-1999

The state and illegality in Indonesia

Institutional Analysis

Contact Info

Product

Resources

About