Contesting national and international forest regimes: Case of timber legality certification for community forests in Central Java, Indonesia

Nurrochmat, Dodik Ridho; Dharmawan, Arya Hadi; Obidzinski, K.; Dermawan, Ahmad; Erbaugh, James Thomas

doi:10.1016/j.forpol.2014.09.008

Cited by 62 publications

(50 citation statements)

References 15 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Keberadaan SVLK juga tidak dapat menjawab kebutuhan mereka. Secara ekonomi, sertifikasi SVLK untuk hutan rakyat adalah logika yang aneh dan bisa mengurangi luasan hutan rakyat di pedesaan (Nurrochmat et al, 2014) Petani di Jawa Barat dan DI Yogyakarta memiliki kesamaan yaitu memiliki pemahaman yang terbatas tentang SVLK apalagi rata-rata adalah petani berpendidikan rendah yang tidak memungkinkan untuk membuat peta lokasi tanaman hutan rakyat dan memenuhi syarat SVLK, sehingga pendampingan adalah syarat mutlak yang diperlukan oleh petani. Selain itu, petani tidak akan berubah pendiriannya atau pemahamannya jika tidak mendapatkan insentif yang nyata dirasakan.…”

Section: B Dampak Implementasi Svlk Terhadap Industri Dan Pengelola unclassified

Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Suryandari¹,

Djaenudin²,

Astana³

et al. 2017

JPSEK

View full text Add to dashboard Cite

International market requires producers to proof the legality of their wood products to address the issues of illegal logging and illegal trade. Timber Legality Verification System (TLVS) has been prepared by the Government ABSTRAKIsu illegal logging dan illegal trading di perdagangan kayu mengakibatkan pasar internasional menuntut bukti legalitas kayu dari produsen. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) disiapkan pemerintah secara mengikat di industri kayu mulai dari hulu sampai hilir. Studi ini bertujuan untuk mengetahui gap implementasi kebijakan SVLK dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha industri kayu. Metode yang digunakan yaitu analisis gap, deskriptif dan struktur biaya. Penelitian dilakukan di tiga provisi: DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi SVLK dipandang rendah karena perubahan kebijakan SVLK yang relatif cepat. Bagi dunia usaha kondisi ini merupakan disinsetif bagi iklim investasi. Persepsi pelaku usaha bahwa kebijakan SVLK lebih ditujukan untuk produk dan kegiatan di hulu sehingga kebijakan terkait hilir (industri dan pasar) belum sepenuhnya mendukung. Implementasi kebijakan SVLK dinilai tidak efektif oleh industri kayu dan hutan rakyat. Pihak yang paling besar merasakan dampak negatif SVLK adalah industri mikro dan petani hutan rakyat. Kondisi ini mengancam keberlanjutan industri kayu dan hutan rakyat. Perlu penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing produk.Kata kunci: Dampak kebijakan SVLK; struktur biaya; industri mikro; hutan rakyat.

show abstract

Section: B Dampak Implementasi Svlk Terhadap Industri Dan Pengelola unclassified

Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Suryandari¹,

Djaenudin²,

Astana³

et al. 2017

JPSEK

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Illegal logging dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (Nurrochmat et al, 2012). Nurrochmat et al, (2012) juga menyatakan bahwa pembalakan liar menjadi bisnis terlarang yang menggiurkan, melibatkan mafia kehutanan yang membentuk jaringan mulai dari para pembalak, pedagang kayu, industri hingga aparat.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Kerugian dari aktivitas illegal logging dan perdagangan kayu ilegal diperkirakan mencapai Rp. 25,13 triliun atau US$ 2,1 miliyar per tahun (Nurrochmat et al, 2012). Hal ini mendorong masyarakat yang peduli lingkungan di berbagai negara untuk mengampanyekan pemberantasan illegal logging (Indrawan, 2012).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Transformasi Regulasi Sertifikasi Legalitas Kayu

2017

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi non tarif barrier yang dibuat oleh pemerintah. Seluruh produk kayu tidak dapat menembus semua pasar ekspor jika tidak memiliki sertifikat legalitas kayu dan dokumen v-legal. Deregulasi menimbulkan kerisauan bagi industri furnitur kayu. Tarik ulur regulasi menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah atas regulasi yang dibuatnya. Akibatnya, selama tujuh tahun ditetapkan kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing industri furnitur kayu. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil kajian menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi implementasi SVLK secara menyeluruh dengan melibatkan industri dan seluruh stakeholder kehutanan. Pemerintah juga harus melakukan deregulasi antara lain dengan cara menurunkan standar biaya sertifikasi dan menetapkan standar maksimum tarif sertifikasi yang diberlakukan lembaga verifikasi (LV). Mandatory SVLK khusus pasar Uni Eropa dan niche market yang dilandasi dengan voluntary partnership agreement (VPA) seperti halnya yang dilakukan dengan Uni Eropa.

show abstract

“…Penelitian Erbaugh, Nurrochmat, & Purnomo (2016) menganalisis kebijakan petani kecil dan kebijakan produksi kayu di Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya Nurrochmat, Dharmawan, Obidzinski, Dermawan, & Erbaugh (2014) menganalis persepsi pemangku kepentingan hutan rakyat dan konflik kepentingan untuk penerapan SVLK di Wonogiri, Wonososbo dan Blora. Sedangkan hambatan dan tantangan pelaku IKM digambarkan secara umum oleh Astana et al (2016).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Seyogyanya LVLK berada pada daerah yang banyak industri dan penghasil bahan baku kayu (hutan rakyat) untuk memudahkan proses SVLK. Hasil penelitian Nurrochmat et al (2014) menyatakan bahwa pada studi kasus di Jawa Tengah, kecuali dua kelompok tani yang telah memiliki sertifikat SVLK di Wonosobo dan Blora, stakeholder lain juga menganggap bahwa SVLK bukan hal yang penting. Berdasarkan hal ini, pada daerah yang berbeda tingkat kesiapan petani untuk melaksanakan sertifikasi dapat berbeda tergantung pemahaman dan kapasitas pelaku.…”

Section: Sumber (Source): Data Primer Diolah (Primary Data Processed)unclassified

Persepsi Pelaku Hutan Rakyat Dan Industri Kayu Skala Kecil-Menengah Terhadap Kesiapan Implementasi SVLK

Suryandari¹,

Djaenudin²,

Alviya³

2017

j.analisis.kebijak.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

Indonesian forestry authority has established Timber Legality Verification System called SVLK as a mandatory basis. The progress of implementation of SVLK certification for large-scale forestry enterprises has been done ABSTRAKPemerintah Indonesia telah memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara mandatori. Kemajuan penerapan sertifikasi SVLK untuk perusahaan kehutanan besar cukup baik, berbeda dengan industri kecil menengah (IKM) dan petani hutan rakyat (HR) memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku usaha tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesiapan IKM dan HR dalam implementasi SVLK. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan analisis deskriptif menggunakan metode skoring dalam skala likert, dilihat dari aspek ekonomi dan kelembagaan. Lokasi penelitian di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Capaian implementasi SVLK berdasarkan jumlah SVLK masih relatif rendah. Menurut persepsi para pelaku usaha dan hutan rakyat merasa belum siap dalam implementasi SVLK. Ditinjau dari aspek ekonomi, faktor yang membuat pelaku usaha lebih siap dalam implementasi SVLK adalah adanya peningkatan akses ke pasar dan kenaikan harga output. Sedangkan dari aspek kelembagaan, diperlukan efisiensi tatacara sertifikasi, dukungan Pemda dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang SVLK, dan koordinasi antar stakeholder. Untuk meningkatkan implementasi SVLK, bentuk kelembagaan seperti check-off program merupakan bentuk lembaga yang ideal seperti asosiasi atau koperasi sebagai salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan implementasi SVLK.

show abstract

Contesting national and international forest regimes: Case of timber legality certification for community forests in Central Java, Indonesia

Cited by 62 publications

References 15 publications

Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Transformasi Regulasi Sertifikasi Legalitas Kayu

Persepsi Pelaku Hutan Rakyat Dan Industri Kayu Skala Kecil-Menengah Terhadap Kesiapan Implementasi SVLK

Contact Info

Product

Resources

About