Masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam penyelenggaraan e-government. Namun demikian, dalam konteks penelitian e-government, orientasi terhadap masyarakat masih belum banyak dieksploitasi karena sebagian besar proyek e-government hanya mentransformasi layanan dan informasi yang semula masih tradisional menjadi menggunakan teknologi. Model-model penilaian kematangan e-government yang sudah ada pun sebagian besar hanya mengukur kemampuan teknologi e-government. Oleh karena itu, perlu dikembangkan penilaian kematangan e-government yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utamanya. Faktor-faktor kematangan didapatkan melalui pendekatan penelitian kualitatif grounded theory. Objek penelitian adalah layanan e-health dan Surabaya Single Window (SSW). Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang diukur dalam penentuan kematangan e-government yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu lembaga, interaksi, dan layanan online. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat penilaian implementasi e-government yang lebih komprehensif karena mengukur dari tiga sisi, yaitu lembaga pemerintah, interaksi pegawai pemerintah dengan masyarakat, dan layanan e-government yang disediakan. Society is responsible for implementing e-government. Nevertheless, the context of research on e-government, orientation to society has not been exploited due to numerous projects which are only transformed service and information from previous traditional users to technology. Most of existing models of e-government was only used to determine the ability of the government. Therefore, it is necessary to develop maturity assessment of e-government placing society as major focus. Its factors are derivable from qualitative research approach of ground theory. The objects of research were e-health and Surabaya Single Window (SSW) services. The results of the study indicate that there were three factors measured in determining maturity of e-government oriented to society; the factors are institution, interaction and online services. This model could be used as more comprehensive alternative to assessment tool of e-government implementation because it measured three aspects, namely, institution, interaction of employees and provided e-government services.