Business judgment rule application in company: a comparison based on the case in Indonesia and Malaysia

Sudarna,; Najwan, Johni; Muskibah,; Pratiwi, ️; Pratiwi, Desyria

doi:10.1088/1755-1315/399/1/012122

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 5 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur Dan Komisaris. Available online from: https://docplayer.info/29652094-Perlindungan-hukum-terhadaprisiko-pengambilan-keputusan-yang-diambil-oleh-direktur-dan-komisaris.html [Accessed January 20, 2022] 6 Sudarna, Najwan, J., Muskibah, & Pratiwi, D. M. (2019) Wijaya, Andika. (2019).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah

Sembodo

Nefi

Fakhriah

2022

jphp

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKBusiness judgment rule merupakan prinsip hukum dari sistem hukum common law yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil keputusan dalam perseroan untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabila keputusannya tersebut ternyata dapat merugikan perseroan. Paradigma baru investasi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang mengadopsi pengaturan prinsip business judgment rule dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk memitigasi risiko tindakan atau keputusan dalam investasi pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan prinsip business judgment rule dalam tata kelola investasi pemerintah berdasarkan PP Investasi Pemerintah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa diterapkannya prinsip business judgment rule dalam kewenangan supervisi pada Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan kewenangan operasional pada Operator Investasi Pemerintah (OIP) merupakan salah satu jawaban atas perlindungan hukum apa yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah kepada KIP maupun OIP apabila terjadi penurunan nilai investasi untuk tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara, sepanjang KIP maupun OIP telah melakukan tugas dengan itikad baik, sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan, dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum.Kata kunci: business judgment rule; investasi pemerintah; kerugian negara. ABSTRACT The business judgment rule is a legal principle of the common law legal system which aims to provide protection to the board of directors in carrying out their duties as decision makers in the company from being legally responsible if the decision turns out to be detrimental to the company. The new paradigm of government investment in Government Regulation No. 63 of 2019 On Government Investment which adopts the principle of business judgment rule in Law No. 40 of 2007 On Limited Liability Companies aims to mitigate the risk of actions or decisions in government investments that can cause state losses. This study aims to analyze the urgency of applying the principle of business judgment rule in government investment governance based on Government Investment Regulations. Using the normative legal research method, it was found that the application of the principle of business judgment rule in the supervisory authority of the Government Investment Committee (KIP) and operational authority on the Government Investment Operator (OIP) is one of the answers to what legal protections are regulated in the Government Investment Regulation for KIP and OIP if there is a decline in the value of the investment cannot be categorized as an action that can cause state losses, as long as both KIP and OIP have performed their duties in good faith, in accordance with and in line with the provisions of laws and regulations, and have provided many benefits for the public interest.Keywords: business judgment rule; government investment; state losess

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified