Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society

Abstract

The indigenous marital system giving belis 'bride price' practiced by the East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia, is one of the Nusantara marital custom phenomena that today has developed and raised issues of both pros and cons which deserves critical scrutiny from Cultural studies and Anthropological perspective. Both perspectives facilitate the critical standpoint of the NTT society's mindset summarized in the cultural or customary marriage rules requiring a marriage with belis. This study revealed that in the attitude towards belis, the East Nusa Tenggara women agreed and taken for granted the construction of their reality and power production through various discourses. Current practice of belis raises the economic capitalism up to the identity contestations. Lately, the essence and value of belis have changed and are likely to be more commercial. Even some may view it as mere a symbol and customary fixtures, such as in the region of Lamaholot imposing the elephant tusks, and the Allor society with their Moko as the payment methods of belis. Belis has left biggest challenge for the communities who are not able to afford higher bride-price objects, this consequently lead to a more emerging unlawful marriages as a resistance against the unresolved poverty problems.

Study Etnografi pada Proses Penetapan Harga Belis di Rote Ndao

“…Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan istilah belis yang merupakan metafora dari "bride pricing" di daerah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belis dalam artian yang lebih luas merupakan suatu bentuk mas kawin atau mahar, yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, sebagai syarat dalam suatu proses pernikahan, banyak juga yang beranggapan bahwa belis tidak hanya sebagai mas kawin, tetapi juga sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap orang tua (Haning, 2006(Haning, , 2010, dan (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah, 2017). Budaya belis dalam kaitannya dengan istilah "bride pricing" akan membahas tentang aspek akuntansi yaitu proses penetapan harga.…”

“…Banyak hal biasanya berbicara tentang teori sosial kontemporer yang berusaha menganalisis suatu teori dan struktur yang dihasilkan oleh masyarakat. sementara hal yang sama akan menyajikan pandangan individu sebagai produsen realitas sosial (Farahmandian & Ehsaninia, 2012), (Lowes & Nunn, 2017), (Mbaye & Wagner, 2017), dan (Rodliyah et al, 2017). Secara tidak langsung pada proses ini kita akan berbicara tentang penetapan harga belis atau penetapan harga mas kawin pada perkawinan di kabupaten Rote Ndao.…”

Praktek Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas (Studi Post-Marital Residence Antara Matrilokal dan Neolokal)

“…Peneliti lain menemukan terjadinya pergeseran respon masyarakat terutama generasi muda (Eden, Kebayantini & Zuryani, 2017) dan perubahan bentuk pembayaran belis seperti diketemukan Dade (2012). Sementara, komersialisasi belis berdampak pada pergeseran nilai dan esensi praktek belis itu sendiri (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah, 2017;Eden, Kebayantini & Zuryani, 2017) Pemberian belis pihak calon pengantin laki-laki kepada perempuan sebagai tolok ukur martabat dan status sosial ekonomi. Belis juga berperan dalam penyatuan dua keluarga dalam perkawinan.…”

“…Belis juga berperan dalam penyatuan dua keluarga dalam perkawinan. Belis menunjukkan karakter seorang yang bermartabat dengan sikap saling menghargai antara suami dan istri beserta seluruh keluarganya (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah 2017). Secara simbolik, belis menunjukkan nilai dan derajat serta harga diri bagi calon pengantin pria untuk kemudian akan dihargai, dihormati oleh keluarga pengantin wanita (Wula, 2017).…”

“…Namun, beberapa penelitian menemukan gambaran posisi yang tidak berimbang antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan adanya belis. Posisi perempuan merupakan inferior dengan adanya belis (Rodliyah, Purwasito, Sudardi, & Abdullah 2017), sementara Lon & Widyawati (2017) menggambarkan ketidakberdayaan perempuan dalam keluarga. Untuk itu perlu dilakukan dengan revitalisasi budaya untuk melakukan pemberdayaan perempuan (Dawan, 2019).…”