Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah Di Kota Semarang

Abstract

Zakat is an obligation for Muslims who associated with property owned by someone. It has tremendous potential for alleviating poverty. According to data Bappeda of Semarang, the number for poor people in the year 2008 reached 498,700 people or 31 % of the total population of the city of Semarang. This thesis raised two formulations of the problem. They are how the application of Islamic values in Local Zakat Management and what the problems and the solutions in the application of Islamic values against the Law Zakat Management in the era of regional autonomy in the city of Semarang.Application of Islamic values in the management of zakat as the values into the divinity (Tawheed), humanity, brotherhood, responsibility, and justice. Islamic values are already visible in our country basis of Pancasila. Islamic values are also contained in the Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2009 on Management of Zakat. But the application of Islamic values is still weak. Normative problem faced is the lack of the punishments for the Muzakki who is ungrateful to pay zakat. The absence of sanctions to make products of this law (Law No. 38 of 1999 and Regional Regulation No. 7 of 2009) can not be said to be a law. As John Austin says there are four important elements to be named as the law, ie: commands, punishments, obligations, and sovereignty.Keywords: Application, Values of Islam, Regional Regulation, Zakat Management.

Distribution of Zakat fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the Perception of Ulama Dayah

“…Meskipun ada sebagian Hanabilah yang menyandarkan riwayatnya kepada Ahmad dan menganggap haji Dalam Surat Keputusan Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa dijelaskan bahwa zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam senif fi sabililllah. Fatwa ini dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan yang berkembang pada waktu itu tentang hukum pemberian zakat untuk pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa (Maerani, 2016). Dasar pijakan yang dijadikan alasan dalam menjelaskan fatwa tersebut adalah bahwa penafsiran ulama dalam kitab-kitab fikih yang menganggap pendidikan bagian dari makna fi sabilillah secara umum, kaidah yang digunakan oleh majelis fatwa untuk ini adalah kaidah "yabqa al-`umumu `ala umumihi".…”

Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial

“…Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Lembaga Sosial Al-Hikmah Jakarta (Ali & Muhaemin (2010), Komparasi AHP dan ANP Penentuan Solusi Pengelolaan Zakat Kasus DKI dan Sulsel (Huda, dkk, 2013). Sedangkan dari aspek strategi dan manajemen bisa diamati dari penelitian tentang, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Andriyanto, 2011), Manajemen dan Etika Pengelolaan Zakat Menurut Tinjauan Syariah (Sukarni, 2013) Penelitian Pengelolaan zakat banyak juga dikaji dari aspek aplikasi dan implementasi diantaranya, Implementasi TQM Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang (Indrawati, S. E. A., & Sudirman, 2011), Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang (Maerani, 2012), Pengelolaan Perpustakaan Keliling di Rumah Zakat Kota Padang. Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (Ikhsan & Rahmah, 2013).…”