Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Abstract

Abstrak:Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pamekasan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun anggaran 2011-2015. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan dokumentasi Metode Penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 36,53% % masih berada diantara 25% -50% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio Derajat Desentralisasi hanya memiliki rata-rata 6,4 %. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Pamekasan masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 19 % berada dalam skala interval, 10,01 -20,00 % ini artinya Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki ketergantungan cukup besar untuk PendahuluanOrganisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum berupa

The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy

“…In implementing fiscal decentralization, the principle of money should follow function is a principle that must be considered and implemented, meaning that any transfer or delegation of government authority has consequences on the budget needed to carry out such authority (Badrudin & Siregar, 2015). Although there has been a delegation to manage the budget, most districts in Indonesia have regional financial dependence in the form of very high central government funding (Kamaroellah, 2017;Syahputra, 2017;Demora, 2016;Aulia, 2014;Sistiana, 2014;Tiyaningsih, 2009). Government expenditures from time to time are increasing because of the increasing government activities that require financing or the Law of Ever Increasing State Activities or the law of increasing state or legal activities, increasing state or legal requirements, increasing state expenditure.…”

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong: Sebuah Analisis

“…Penelitian Wahab, Rofingatun, & Kreuta (2015) di Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014, juga menemukan bahwa kamandirian daerah tersebut masih sangat kurang, yaitu 6,94%. Hal yang sama juga ditemukan oleh Mizkan, Kamaliah, & Agusti (2015) di Kota Pekanbaru, dan Kamaroellah (2017) di Kabupaten Pemekasan, begitupula Wilopo (2017) menunjukkan rata-rata tingkat kemandrian daerah di Indonesia sebesar 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas hasil penelitian mununjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah di Indonesia masih rendah.…”

Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali

“…Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kamaroellah, 2017) . Pendapatan yang diterima dalam APBD akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya, dan diharapkan pendapatan tersebut akan terus meningkat secara signifikan tiap tahunnya.…”