Analisis Pendidikan Sebagai Urusan Prioritas Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, berkarakter, dan berdaya saing global. Terlepas dari nilai IPM Kota Malang yang tinggi, Kota Malang masih belum dapat terbebas dari sejumlah permasalahan dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang beragam, mulai dari belum meratanya kesempatan dan partisipasi belajar, belum maksimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, hingga kurangnya jumlah tenaga pendidik untuk kaum disabilitas menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan. Atas dasar tersebut, pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kota Malang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini bermaksud menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kota Malang yang ditinjau berdasarkan sudut pandang praktis, teoritis, dan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data literature, document, dan legal review untuk mengkaji dan menganalisis pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Malang masih menemui sejumlah permasalahan dan oleh karena itu penetapan pendidikan sebagai urusan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang sudah tepat dan sejalan dengan konstitusi serta RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.

Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Di Dinas Pendidikan Kota Tangerang

“…Dalam melaksanakan pendidikan yang optimal, pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yakni diantaranya tidak meratanya kesempatan pendidikan, terbatasnya anggaran pendidikan serta kualitas pendidikan (Taufiq et al, 2022;Yaniariza et al, 2022). Maka dari itu pemerintah menetapkan aturan yakni peraturan kementerian agama pada nomor 17 tahun 2010 mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidik.…”