Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Abstract

DOI:ABSTRAK Kepuasan pengguna layanan merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi mudah diakses dan tepat waktu dalam penyelesaian, sehingga sesuai dengan prinsipprinsip layanan publik dan pada akhirnya mampu mendukung pembangunan bangsa melalui produk-produk yang berkualitas dan terlindungi secara hukum, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun pada tataran kantor wilayah sehingga perlu upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kajian ini menganggap bahwa proses penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang sering terlambat menjadi suatu persoalan yang segera harus diselesaikan. Kata kunci: perlindungan hukum; pelayanan publik; kekayaan intelektual. ABSTRACT Service user satisfaction is an indicator of the success of public service delivery, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services regulates how the government should implement service to the public. Registration requests for intellectual property held by the Ministry of Law and HumanRights Cq, the Directorate General of Intellectual Property, is expected to be an integrated service system that is easily accessible and timely in the settlement. So that it is following the principles of public service and ultimately is capable of supporting the nation's development through product quality products and are legally protected. However, many obstacles were found in excellent service implementation at a central and regional office level. So that efforts are needed to resolve the issue. This study considers that the process of completing applications for registration of intellectual property, which is often late becoming an issue that must be solved immediately.

Optimalisasi Biaya Distribusi Dan Alokasi Produk Dengan Menggunakan Metode Transportasi

“…Pada akhirnya, upaya peningkatan kualitas layanan belum mampu menghilangkan permasalahan yang ada. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil kajian yang dilakukan oleh (Apriansyah, 2020) mengungkapkan bahwa sebagai penyedia pelayanan yang sangat kompleks, inovasi dalam penyediaan pelayanan berbasis online oleh DJKI belum sejalan dengan pencapaian persepsi kepuasan masyarakat yang tinggi, khususnya yang berkaitan dengan waktu penyelesaian layanan. Artinya, terlepas dari berbagai inovasi dalam peningkatan kualitas layanan, yang mencakup transformasi penyampaian pelayanan kepada pengguna pelayanan melalui teknologi informasi dan komunikasi, inovasi tersebut belumlah cukup untuk mencapai hasil yang optimal.…”

Measuring the Quality of Legal Aid Services as the Embodiment of Access To Justice

“…As the public servant, the government is supposed to perform monitoring and attentiveness towards the satisfaction and opinion from the public as the service recipient. 46 The service conducted to the stakeholder will remain unknown without assessment. By performing assessment, there will be an overview regarding how far the progress of the service has been provided.…”