Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

Abstract

25% which is in the criteria of being deficient in increasing its PAD. The degree of effectiveness of PAD is 110.29% with the criteria for being very effective, good and capable in the management of PAD. From the REKD side, it was 655.42% with ineffective criteria, that is, the total regional expenditure figure was greater than the realization of PAD. Harmony in Operational Expenditures is at 39.17%, which is less than half of the total Regional Expenditures or less than 50%. The balance of capital expenditures is 18.45%, which reflects that the amount of regional expenditure allocations for capital expenditures is harmoniously below the 20% figure. District Government Magelang still prioritizes short-term annual Operational Expenditures from its APBD compared to Capital Expenditures for long-term development.

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020

“…kita berbicara tentang kemandirian keuangan daerah itu menjelaskan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menjalankan program atau kegiatan untuk masyarakat di suatu daerah yang telah membayar pajak demi menopang Pendapatan Asli Daerah secara mandiri dan benar-benar memanfaatkan retribusi tersebut. Menurut (Halim, 2007) Dari hasil pengolahan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 dengan melihat skor rata-rata hanya mencapai angka 5,13% dan mendapat kategori Instruktif dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan program untuk masyarakat masih rendah dan memiliki ketergantungan dengan Pemerintah Pusat yang sangat tinggi. Dapat kita lihat di tabel 4 bahwa pada Tahun 2016 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 5.01%, 2017 sebesar 5,34%, 2018 naik sebesar 6,25%, 2019 turun ke angka 4,21% dan di Tahun 2020 sebesar 4,83%.…”

“…Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah adalah suatu kondisi dimana kita melihat kemampuan Pemerintah Daerah mewujudkan atau melihat sejauh mana realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada Daerah. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).…”

“…Ketika presentase dana yang digunakan untuk belanja rutin itu tinggi berarti presentase belanja pembangunan yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. (Halim, 2007) Belum ada patokan yang pasti terkait berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, itu dikarenakan adanya pengaruh dari dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan target.…”

Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran

“…Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, beberapa diantaranya adalah rasio efisiensi (Armaja et al, 2017;Hafizi & Amalia, 2022;Mariasari & Sunaningsih, 2021;Mataris & Digdowiseiso, 2022), rasio efektivitas (Fathah, 2017;Mataris & Digdowiseiso, 2022;Ramadhan et al, 2022;Wibawa et al, 2023), rasio belanja modal (Fathah, 2017;Karinda et al, 2013;Rosaliena & Zulkifli, 2019), rasio pertumbuhan PAD (Devi et al, 2022;Nuri Andriyani et al, 2020;Walintukan et al, 2019), dan rasio kemandirian keuangan (Fitriyani et al, 2019;Runjung et al, 2022).…”

Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

“…Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et al (2020), atas kinerja keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017-2018. Data diperoleh melalui dokumentasi dan proses wawancara.…”