Transparency and accountability of village finances is a highlighted topic, because of the mistakes and potential fraud that has occurred. Whereas village finance uses the Siskeudes Version 2.0 R.0.2 application, and the village government is covered by 4 ministries, namely the Ministry of Villages, Transmigration and Development of Disadvantaged Areas (Kemendes PDTT), the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), and the Ministry of Communication and Informatics (Ministry of Communication and Information). Not to mention planning and budgeting which must now be linked to data from BPS and the Ministry of Social Affairs, due to the reallocation of the Village Fund for Direct Cash Assistance (BLT). This research is an analytical descriptive type of transparency and accountability policies from 4 ministries, with the perspective of district DPMD verification. The output is an analysis of policy convergence within the framework of good government governance, to prevent misuse of the Village Fund. As a result, the researchers concluded that the accountability regulations from the Ministry of Home Affairs, the Ministry of PDTT, and the Ministry of Finance were quite integrated. The basis is Government Regulation (PP) Number 11 of 2019 and Permendagri Number 20 of 2018. Its derivative is the Priority Regulation for the Use of Village Funds of the Ministry of Health, PDTT. The initial allocation and reallocation of BLT expenditure must also be followed by a Regent Regulation. Meanwhile, implementation and evaluation regulations are issued by the Ministry of Finance. Its integration with the Village Financial System (Siskeudes) application from Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and the Village Development Information System (SiPeDe) of the Ministry of PDTT is sufficient to minimize errors and potential fraud. Unfortunately, this is not supported by the transparency evaluation from the Ministry of Communication and Information.
This study aims to evaluate Siskeudes V2.0. R.0.1., from the system and its output, which is also analyzed is related to the measurement of efficiency and effectiveness of the use of village funds. Data collection is done by evaluating the application system, and calculating the financial ratio of siskeudes application output, in villages in West Lombok Regency. In terms of system evaluation, as a connection effect between the planning and budgeting stages, implementation and administration, to financial reporting, traceability and connectivity Siskeudes V2.0 R.0.1. better than Siskeudes V1.0.R1.06. The existence of the Activity Package in budgeting and implementing expenditures also makes it easier for the village government to make village financial statements. From the point of view of the village government, the average person has been able to estimate the using of funds and allocation in the activities field. Thus, the ability of the village government in West Lombok Regency in estimating routine expenditures and village capital expenditures (harmony), which has an effect on the efficiency and effectiveness of village funds, has been good. As a suggestion, because there is no automatic measurement of financial efficiency and effectiveness in Siskeudes to measure the financial performance of village governments, researchers advised the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs to draw up regulations for calculating village financial ratios, as well as integrate them in Siskeudes applications.
Pemberlakuan konsep SDG’s Desa berbasis pada pengelolaan desa, baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan secara terintegrasi. Melalui konsep ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi penting. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu desa yang memiliki karakteristik budaya yang potensial untuk menjadi desa wisata. BUMDes yang baru dibangun dapat diarahkan untuk hal ini. Oleh karena baru dibangun, BUMDes baru berupaya mengelola usaha, mengelola keuangan, termasuk merancang sistem akuntansi dan pembukuan sederhananya. Pengabdian ini bertujuan memberikan pelatihan mengenai kesemua hal itu. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pengelola BUMDes Bayan Mandiri dapat mengelola usahanya dengan baik, dan mencapai pendapatan sesuai yang diharapkan.
Hasil penelitian dan data laporan keuangan BUMDes di beberapa kabupaten di NTB menunjukkan kesenjangan antara praktik yang dijalankan dengan konsep bisnis yang sehat. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka dilakukan kegiatan pelatihan pengurus bumdes terkait pemrosesan akuntansi yang layak. Selain pelatihan, kegiatan ini juga melakukan penyusunan dan penyediaan modul akuntansi sederhana dan excel akuntansi. Pelatihan dihadiri oleh perwakilan dari 5 BUMDes di Kecamatan Pujut dan satu orang Pendamping Lokal Desa (PLD). Perwakilan BUMDes yang hadir yaitu dari Desa Ketara, Semudane, Mertak, Bangket Parak, dan Kawo. Sedangkan PLD adalah PLD Kawo. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan peserta, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas BUMDes.
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan dengan pemerintah desa sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan kompleksnya peraturan dari berbagai kementerian. Dengan keluarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menggantikan posisi bendahara dengan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, ditambah keluarnya Siskeudes V2.0 R.0.1, sehingga proses penatausahaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi semakin kompleks, karena bertambahnya jumlah dokumen, baik di penganggaran maupun pelaporan. Tidak hanya pembukuan dan pelaporan, Siskeudes juga mengcover aspek perpajakan dengan beragam pajak dari peraturan pusat maupun Peraturan Daerah (Peraturan Bupati). Oleh karena itu, hal ini menjadi rumit bagi PPKD. Pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi anggota PPKD atas mekanisme sistem keuangan desa berdasarkan regulasi terbaru (termasuk pajaknya), hingga mekanisme Siskeudes V2.0 R.0.1. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, dengan subyek aparat pengelola keuangan Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan pendamping desanya. Berdasarkan evaluasi kegiatan, pengabdian yang telah dilaksanakan cukup dapat memberikan pemahaman mekanisme sistem keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan perbedaannya dengan Permendagri sebelumnya (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Kegiatan pengabdian ini juga cukup dapat memberikan petunjuk penggunaan dan pengoperasian Siskeudes V2.0 R.0.1, hingga jenis dan cara input pajak atas setiap belanja desa.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.