Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia

Abstract

Permasalahan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak diperbincangkan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Walaupun berbagai perlindungan telah diupayakan melalui produk-produk hukum internasional maupun nasional namun latar belakang budaya di suatu negara akan tetap berperan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat kesetaraan gender yang di Indonesia dan tantangan dalam mancapai kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui Focus Group Disscusion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, namun seiring waktu ketimpangannya semakin mengecil, artinya kesempatan perempuan dan laki-laki semakin sama. Namun untuk meningkatkan kesetaraan gender masih ada beberapa hambatan secara institusi maupun sosial budaya, seperti ketiadaan kesepakatan antara pekerja perempuan dengan pengusaha terhadap kesetaraan gender ditempat kerja, peraturan kesetaraan gender masih kurang optimal ditegakkan, masih rendahnya kesadaran dari pekerja terhadap hak-haknya, serta rendahnya posisi tawar pekerja perempuan. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kesetaraan gender dengan meningkatkan penegakan hukum berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu meningkatkan kesadaran atas hak kesetaraan gender angkatan kerja perempuan dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan di sektor informal.

Women's Contribution as Professionals and Women as Entrepreneurs to the Women's Human Development Index (Ipm) in Java Island

“…In addition, the existence of gender inequality is an obstacle to the wheels of the economy, a slow-growing economy will affect income at the national to per capita level (Karoui & Feki, 2018). Gender inequality still occurs in Indonesia due to socio-cultural barriers, work agreements, weak regulations, and a lack of understanding of the rights of women workers (Nuraeni & Suryono, 2021). Women who work in public areas are generally motivated by (1) public perception of productive sector work, (2) the motive for helping the family, (3) the process of self-actualization in the environment, (4) the presence of prestige, a shift in the perspective of women who are Previously it was only considered a complement but now has an equal position with the role of men (Sabariman, 2019).…”

Faktor Persepsi dengan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan pada Komunitas Pengendara Ojek Online

“…Jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini sesuai dengan riset terdahulu oleh Nuraini dan Suryono yang menyebutkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketimpangan gender meskipun ketimpangan itu sebenarnya semakin mengecil dari tahun ke tahun (Nuraeni & Suryono, 2021). Awalnya tidak banyak wanita yang berprofesi sebagai pengendara ojek online.…”

Penerapan Hak Cuti Haid pada Tenaga Kerja Perempuan di SMP Nusaibah Leadership Islamic Boarding School

“…Pemberian perlindungan khusus kepada pekerja perempuan sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki perempuan yang harus dipahami oleh pengusaha, seperti cuti hamil dan cuti melahirkan sesuai dengan kodrat perempuan, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Pekerja perempuan harus dilindungi dari diskriminasi dalam pekerjaan, memberikan gaji, tunjangan, dan jaminan sosial, serta kemungkinan untuk promosi jabatan (Nuraeni & Suryono, 2021).…”

“…224 Tahun 2003 yang mengatur tentang Kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan, merupakan salah satu undang-undang kesetaraan di tempat kerja. Pengusaha tidak boleh mempekerjakan perempuan di bawah usia 18 tahun atau wanita hamil antara pukul 23.00 dan 07.00 (Nuraeni & Suryono, 2021).…”

“…Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 Ayat 1, 2, 3 dan 4 merupakan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang berkaitan dengan jam kerja, cuti haid, cuti hamil dan melahirkan serta hak menyusui anak selama bekerja (Nuraeni & Suryono, 2021). Hal ini di karenakan perempuan memiliki karakteristik yang unik, terutama fisik, biologis, psikologis, moral, dan sosial kesusilaan (Huriani et al, 2021).…”