Analisi Surgensi Perppu Nomor 1 Tahun 2107 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Abstract

Keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan komitmen internasional dalam Global Forum on Transparency and Excange of Informationfor tax Purposes (Global Forum), Indonesia sebagai salah satu anggota diwajibkan memiliki regulasi doestik terkait keterbukaan akses informasi keuangan terkait perpajakan. Ketidakpatuhan terhadap komitmen dalam global forum secara signifikan akan mengguncang perekonomian nasional karena dicap dunia sebagai negara beresiko gagal (at risk). Penulisan penelitian ini mengunakan studi kepustakaan atau litelatur.Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pustaka atau dokumen. Hasil penelitian menunjukan komitmen Indonesia tebukti dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang sekaligus sebagai upaya protektif terhadap masuknya dana illegal ke Indonesia. Disamping membeikan citra dan kepercayaan terhadap investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia

Analisis Keterbukaan Akses Informasi Keuangan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak

“…Kecepatan dan tersedianya akses informasi merupakan salah satu urgensi dari tujuan pembentukan Automatic Exchange Of Information (AEOI) (Hanifah, 2020). Yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian internasional dalam hal ini adalah melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan negara G20 lalu di Jerman.…”

Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

“…Berdasarkan Pasal 2 UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, negara memberikan kewenangan untuk mendapatkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan/ atau Entitas Lain Informasi keuangan (Hanifah, 2020). Akses informasi diperoleh melalui penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional.…”