This study aims to determine the effect of applying good corporate governance and political connections to firm value. The data of this study are secondary data of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. Data were analyzed using panel data estimation. The results of this study indicate that partial corporate governance has a positive and significant effect on firm value, political connection variables have a positive and significant effect on firm value and together corporate governance and political connections have a positive and significant effect on firm value.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap peningkatan capaian IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan pro poor expenditure dalam mengentaskan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runut waktu (time series) dan data silang (cross section). Populasi yang digunakan adalah 23 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dan penelitian menggunakan periode waktu selama tahun 2008-2013. Periode waktu ini dipilih mengingat terdapat perbedaan struktur belanja daerah sebelum dan setelah tahun 2007, sehingga sulit untuk dilakukan pengelompokan jenis belanja yang sesuai. Pemilihan tahun 2008 juga didasari fakta bahwa mulai tahun 2008 kabupaten/kota di Aceh mulai menerima transfer dana Otsus yang berimbas pada peningkatan alokasi belanja yang sangat signifikan. Sementara pembatasan periode penelitian pada tahun  2013 dikarenakan BPS telah mengubah perhitungan IPM terhitung mulai tahun 2014, sehingga sulit untuk dilakukan penyesuaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Variabel belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi, sementara nilai belanja yang digunakan adalah nilai realisasi. Berdasarkan penelitian statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan pada kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan IPM di Provinsi Aceh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menolak hipotesis awal yang telah dibangun berdasarkan penelitian sejenis yang berhasil membuktikan bahwa belanja fungsi kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Walapun secara umum, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel sarana kesehatan (Puskesmas) mampu menjelaskan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (IPM), dimana puskesmas merupakan perwujudan penyaluran belanja pemerintah fungsi kesehatan, pada dasarnya belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa belanja fungsi kesehatan pada Kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Seharusnya dengan alokasi belanja kesehatan yang besar, pemerintah daerah mempunyai kapasitas fiskal yang memadai dalam menjalankan program-program peningkatan derajat kesehatan seperti pengobatan gratis, peningkatan kualitas gizi, program Ibu dan Anak dan program-program lainnya yang pro terhadap masyarakat miskin.

This study wants to describe the impact of the implementation of the internal control system in the Governance of local governance to the audit opinion CPCs local governments achieved with the application of the principles of good government governance as a moderator variable. This study is a descriptive quantitative study that seeks to describe an application of an internal control system to BPK's audit opinion by applying the principles of good government governance as a moderating variable. Respondents in this study were OPD-OPDs in the Banten Province government, Pandeglang Regency Government, and Serang City Government. The data used in the analysis of this research is data that comes from a questionnaire which is then filled in by the respondent. SEM PLS is used as a tool to analyze the data in this study. The results of this study indicate that the implementation of a good internal control system can have a positive and significant impact on the audit opinion of BPK RI. The moderator variable in the application of the principles of good governance is also able to act as a moderating variable, namely being able to increase a positive and significant impact on the Audit Opinion Raihan BPK.

The purpose of this study is to examine the factors of tax avoidance in business groups / corporate groups in Indonesia, especially those belonging to the property sector which is listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using variables such as intragroup transaction, thin capitalization, executive character and multinationality and firm size, profitability, intangible assets and debts as control variables. In this research, the object taken is secondary data, namely the financial statements of business groups / corporate groups included in the property sector group in 2012-2016. The data obtained from the IDX. Therefore, the author decided to choose the last 5 years period, 2012 until 2016. The data used in this study was in the form of balanced panel data, where the data of each unit object (cross section) will be observed in the same time period. The results showed that variables of intra group transaction and executive character had positive and significant effect on tax avoidance, while thin capitalization proved to have no effect on tax avoidance. While the multinationality variable managed to moderate the influence of intra group transaction, executive character and thin capitalization on tax avoidance.

Taxation education is one of the duties of the Directorate General of Taxes as the tax administrator in Indonesia. The General Elucidation of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by UU Number 16 of 2009 states that tax administration duties include guidance, research, supervision and application of administrative sanctions. This study uses a descriptive type of research that compares the efiling of the annual tax return of personal taxpayers and the realization of tax education in 2018-2019. This research uses qualitative methods. The data used are interviews, document analysis, and literature study. Based on the results of the study, it was found that the contribution of the realization of tax education was directly proportional to the annual tax return of individual taxpayers for that year. To increase the annual tax return, the Bengkulu and Lampung Regional Tax Office made a new breakthrough and adjusted direct and indirect tax education. This is expected to help taxpayers understand the importance of taxation for the nation's development and increase taxpayer compliance.   Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administratur perpajakan di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang membandingkan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara efiling dan realisasi penyuluhan perpajakan tahun 2018-2019. Penelitian menggunakan metode  kualitatif. Data yang digunakan yaitu wawancara, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa kontribusi realisasi penyuluhan perpajakan berbanding lurus dengan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung melakukan terobosan baru dan menyesuaikan penyuluhan perpajakan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memahami pentingnya perpajakan bagi perkembangan bangsa dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.