Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan

Abstract

<p>Fertilizer is one of important production factors in food farming to gain high productivity. Efforts to manage procurement, distribution, and proper fertilizer application have been regulated, implemented, and controlled by the government. However, complaints related to fertilizer distribution problems still exist. This study aims to analyze national fertilizer performance, especially fertilizer policy for food sector, fertilizer industry, and farmer dynamics in formulating fertilizer needs and its application; and to formulate fertilizer policy alternatives that can increase fertilizer distribution efficiency and use of budget subsidy. Coverage and data of this study were at national level. Analytical methods of this study were both quantitative and qualitative descriptive approaches. The main finding of this study was a formulation of four policy alternatives pertaining distribution mean of direct fertilizer subsidy delivered to farmers. Implementation of these policy alternatives requires availability of accurate data on rice farmers, agricultural land ownership and use, and food farming system profile nationwide. In the short run, in order to increase distribution efficiency of subsidized fertilizer to farmers, it is recommended that some adjustments to the current fertilizer policy must be done on price of natural gas as raw material for Urea, level of subsidized price of fertilizers paid by farmers, document of definitive plan of fertilizer needs of farmer groups (RDKK), and function of fertilizer supervision commission at regional levels. </p><p> </p><p align="left">Abstrak</p><p>Pupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalis keragaan perpupukan nasional, terutama kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, industri pupuk nasional, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan serta pemanfaatan pupuk; dan merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dan anggaran subsidi pupuk. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil utama kajian ini berupa formulasi empat alternatif kebijakan cara penyaluran anggaran subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Implementasi alernatif kebijakan tersebut mempersyaratkan tersedianya data yang akurat tentang petani padi, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, dan profil usaha tani pangan secara nasional. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani disarankan dilakukan beberapa penyesuaian atas kebijakan perpupukan saat ini, yaitu harga gas bumi sebagai bahan baku Urea, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan fungsi komisi pengawasan pupuk di daerah.</p>

Strategi Pesan dan Strategi Media Lapas Kelas II A Karawang dalam Pembentukan Citra Melalui Media Sosial Instragram

“…Hasil penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh: 1) (Lastri Ariptiani, 2014) yang mengemukakan bahwa Warga Binaan telah menerima program pembinaan keagamaan yang telah dijalankan oleh para petugas lapas Kelas II A karawang; 2) (Alkausarni, 2017) yang menghasilkan temuan bahwa warga binaan Kelas II A Banda Aceh, kooperatif dalam menerima setiap kegiatan dan program yang telah dijalankan oleh petugas lapas; dan 3) (Suryana, Agustian, & Yofa, 2018) yang mengemukakan emuan dalam penelitiannya bahwa Polres Karawang telah memanfaatkan teknologi digital untuk lebih dekat dengan masyarakat dan membantu menyelesaikan permasalahan yang update dalam menindak criminal dan kejahatan.…”

Analisis Faktor Kendala dan Non-Kendala Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Dalam Struktur Perekonomian Kota Tangerang Selatan

“…Jadi, petani tidak menghitung keefektivan penggunaan pupuk (Dar wis & Nurmanaf, 2004). Agar pemanfaatan subsidi pupuk efisien maka disarankan empat hal: pertama, harga gas bumi sebagai bahan pupuk urea diatur pemerintah dan ditransaksikan dalam rupiah; kedua, HET ditingkatkan secara gradual dengan proporsi yang signifikan; ketiga, dokumen RDKK pupuk bersubsidi ditingkatkan dengan cara pendampingan penyusunan RDKK dan ke se suaian angka kebutuhan pupuk (Suryana, Agustian, & Yofa, 2016) .…”

The Impact of Rice Policy on Rice Market and The Welfare of Rice Producers and Consumers in Indonesia

“…Kebijakan peningkatan subsidi pupuk (simulasi 2) memberikan dampak yang sama dengan kebijakan peningkatan kredit pertanian, yaitu memberikan keuntungan bagi konsumen tapi merugikan produsen karena penyaluran pupuk yang kurang efektif (Suryana et al 2016). Peningkatan subsidi pupuk menyebabkan peningkatan produksi padi, tetapi dengan peningkatan produksi padi mengakibatkan harga gabah di tingkat petani turun sehingga merugikan produsen.…”