Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)

Abstract

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diakui sebagai suatu agama dan tidak pula dijadikan sebagai agama baru, hal ini telah berimplikasi pada legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai instansi pelaksana pencatat perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan diluar ketentuan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum serta pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan telah memperoleh legalitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa disamping keenam agama dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Penghayat Kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Dispendukcapil, dengan terlebih dahulu melakukan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

The Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 Regarding Marriages Between Adherents of Different Indigenous Beliefs in Indonesia

“…[3] Humans are inherently social beings, intrinsically bound to interact and integrate with others, transcending ethnic, racial, and religious boundaries. [4] Such is the depiction of Indonesian society, characterized by its diverse ethnicities, cultures, races, and religions. The community's desire for interaction reflects an endeavor to evolve as holistic individuals capable of coexisting harmoniously with others.…”