Tuntutan untuk dapat terus bersaing dan berkualitas di era distriupsi saat ini menjadi tantangan khususnya pengembangan perangkat lunak. Untuk menjawab tantangan tersebut salah satu metodologi pengembangan yang berkembang dan banyak diimplementasikan adalah Agile. Metodologi Agile memungkinkan perangkat lunak untuk dapat segera diluncurkan. Namun, kecapatan saja tidak cukup untuk dapat menjaga sebuah perangkat lunak atau aplikasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Kualitas dari perangkat lunak adalah hal penting, karena kesesuaian dengan kebutuhan pengguna menunjukan kualitas perangkat lunak tersebut sehingga timbul keterikatan antara pengguna dan aplikasi. Salah satu metode pada Agile yang menjamin hal tersebut adalah Test-Driven Development (TDD). TDD mempunyai beberapa teknik dalam praktisnya, pada penelitian ini menggunakan Test-First Development (TFD). Teknik TFD digunakan untuk menjadi panduan pengujian unit (Unit Testing) pada aplikasi penyedia data dengan arsitektur REST API. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukan langkah - langkah sistematis implementasi TDD sesuai konsep dan teori pada suatu studi kasus.
Abstrak: Konsep bertransaksi dalam Ekonomi Islam disebut sebagai akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak sya’riat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba dan bathil. Serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan, maal ghairu mutaqawwim. Dalam bertransaksi secara ekonomi Islam, terdapat dalil Naqli dan Aqli. Dalil naqli dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran, dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil Aqli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal fikiran. Dua dalil tersebut lahirlah dasar atau prinsip ekonomi Islam yang tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadits. Hal tersebutlah yang akan melahirkan asas-asas kebolehan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini akan membahas bagaimana fungsi dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Ekonomi Islam, dan bagaimana penerapan Dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Positif Berkenaan Dengan Hukum Akad (Perjanjian) Islam. Kata Kunci: Akad, Ekonomi Islam, Dalil Naqli dan Aqli. Abstract: the concept of dealing in Islamic economics is called contract. An contract is an agreement that is determined by consent and qabul based on the provisions of syara’ have an impact on the object. All agreement or transactions made by the parties, two or more parties may not deviate and in accordance with the wishes of the faith. There must be no agreement to deceive others, no transactions containing elements of maisir, gharar, usury and bathil. And may not deal with goods or property that is forbidden, called as Maal ghairu mutaqawwim. In transacting economically in Islam, there is the proposition of Naqli and Aqli. Naqli theorem can be interpreted as evidence or indications from the text of the verses of the Quran, the argument is the truth is absolute or haqiqi. The argument of the Aqli is the proposition that can be reasoned by logic. These two propositions were born as the basic principles of Islamic economics that must not deviate from the Al-Quran and Al-Hadith. This research will discuss how the function Naqli and Aqli arguments are in Islamic Economic Law, and how the application of Naqli and Aqli propositions in Positive Law with regard to Islamic contract Law.Key Words: Contract, Economic Islam, Propositions of Naqli and Aqli.
Keadilan adalah titik sentral dalam hukum. Keadilan ini harus dibaca dalam keputusan hakim. Tidak mudah menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim. Praktik peradilan berdasarkan paradigma positivisme selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural (keadilan normatif). Ini karena hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam keadilan prosedural dapat mengandung keadilan aktual (substansial) atau hanya keadilan prosedural dengan memarginalkan keadilan substansial. Tulisan ini bertujuan untuk memahami upaya menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum.
<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman <em>online </em>yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman <em>online </em>yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman <em>online</em>.</p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p>This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.</p>
The development of information technology in the era of globalization makes it easier for people to carry out their daily activities, apart from socializing, it can also be a channel for work. Behind the simplicity coveted by technological developments opens up loopholes related to personal data that is easily misused. Indonesia does not yet have specific laws governing the protection of personal data as a whole. So that the author will examine the urgency of the draft personal data law in Indonesia, personal data protection schemes, to the impact of the implementation of the personal data protection bill. This study uses a normative juridical research method. The results of the study point to a privacy rights protection scheme in which everyone has the right to publish personal data or the right not to publish personal data to the public. The weakness of personal data protection regulations in Indonesia that have not been specifically regulated increases the potential for crimes against the right to privacy, but the drafting of the Personal Data Protection Bill brings fresh air not only to the public but to the government sector to the international business environment.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.