Magetan district at East Java is one of local government that support their farmer to participate in forward auction market in order to expand its marketing network. The implementation of the commodity auction market is divided into three main processes, i.e. pre-auction, auction, and post-auction. Problem mapping was done by spreading questionnaires on 37 respondents, interviews in related government officer, and benchmarking on commodity auction organizers. There are many problems faced by farmer and forward auction market organizer. Government that have the role of facilitator and catalyst need to carry out such some improvement activities to increase the efficiency of the commodity distribution. However, the local government need a tool to determine fundal location for facilitating farmer and actionorganizer. In this study, we solvedtheproblem with approaches: the initialidentification, mappingproblems; the hypothesis of suggestion of improvement; model development; and finally makes verification and validation using expert justification. This article aimed to formulate alternative solutions to overcome problems in the implementation of the auction market and formulate a model of government fund allocation. Goal programming was developed to solve problems with multiobjective functions. The model used four performance criteria, i.e.risk level, incentive value given by government, benefit value, andfarmer level skill. The results showedthat the model was able to provide optimal fund allocation by minimizing the level of risk and incentive value and maximizing the value of the benefits and skills of farmers.
ABSTRAKKabupaten Magetan di Jawa Timur adalah salah satu pemerintah daerah yang mendukung petani mereka untuk berpartisipasi dalam pasar lelang komoditas forward untuk memperluas jaringan pemasarannya. Pelaksanaan pasar lelang komoditas dibagi menjadi tiga proses utama, pra-lelang, lelang dan pasca lelang. Pemetaan masalah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 37 responden, wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, dan benchmarking pada penyelenggara lelang komoditas. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh petani dan pengelola pasar lelang, yakni Pemerintah yang memiliki peran fasilitator dan katalisator perlu melakukan beberapa kegiatan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi distribusi komoditas. Namun, pemerintah daerah membutuhkan alat untuk menentukan alokasi dana untuk memfasilitasi petani dan pengelola tindakan. Dalam penelitian ini, kami memecahkan masalah dengan pendekatan: identifikasi awal, masalah pemetaan; hipotesis saran perbaikan; pengembangan model; dan akhirnya melakukan verifikasi dan validasi menggunakan justifikasi ahli. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pasar lelang dan merumuskan model alokasi dana pemerintah. Pemrograman tujuan dikembangkan untuk memecahkan masalah dengan fungsi multi obyektif. Model ini menggunakan empat kriteria kinerja, yaitu tingkat risiko, nilai insentif yang diberikan oleh pemerintah, nilai ...