Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksakan oleh perguruan tinggi sebagai impelemtasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tujuannya agar membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan agar terbentuknya masyarakat sejahtera serta sebagai proses pembelajaran hidup bermasyarakat, meskipun ditengah pandemi program pengabdian masyarakat harus tetap dilaksakan meskipun perubahan dari luring menjadi daring, meskipun demikian ditengah pandemi, pemikiran radikal dan intoleran pun harus tetap dilawan dengan pemikiran dan sikap yang moderat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksankan daring dan luring. Daring merupakan metode penyampaian informasi melalui media sosial, sedangkan metode luring adalah menyampaikan materi secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dikala pandemi. Program yang dilakukan yakni: 1) pebuatan pamplet moderasi beragama, 2) pembuatan film pendek moderasi beragama, 3) seminar nasional daring moderasi beragama, 4) Sosialisasi moderasi beragama. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama dan mengimplemtasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Patriotism is the willingness of a citizen to protect the country to maintain national unity. Love for the homeland or patriotism often creates pros and cons in its interpretation. Then, it needs to raise awareness as a step to prevent conflicts that arise and consequently cause divisions within the country. The emergence of interpretations between Patriotism and religion that they cannot be combined, so they have willing to change the state ideology to other ideology, such as khila> fah ideology through the emergence of radicalism, extremism, and separatism groups. The research was a literature review using literature data from related books and articles. Data analysis used a qualitative analysis. This study was expected to become a scientific treasure and be practiced in the life of the nation and state. Patriotism explicitly does not available stated in either the Qur'an or Hadith. However, in principle, Islamic law will always answer the problems to provide benefits for mankind, which is the mas} lah} ah. Having a love for the homeland is mubah} (permitted), but it may switch to be mandatory during emergencies and conditions. This attitude of love for the homeland is in the condition of d} aruriyah.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi asas personalitas keislaman dalam memberikan peluang kepada orang non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa antara Muslim dan non-Muslim. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pasal perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama baik dalam UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya, KHI, Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung, dan juga Yurisprudensi. Selanjutnya, pendekatan normatif digunakan untuk mengungkap asas hukum yakni personalitas keislaman dalam lingkungan Pengadilan Agama guna mengetahui implikasinya dalam membuka peluang bagi non-Muslim beracara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa antara Muslim dan non-Muslim. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa asas personalitas keislaman dalam lingkungan Peradilan Agama berperan dalam memberikan peluang terhadap non-Muslim untuk dapat beracara di Pengadilan Agama terkait sengketa perceraian, waris, dan ekonomi syariah.
Kata Kunci: UU Peradilan Agama, Muslim, non-Muslim, personalitas keislaman, sengketa lintas agama
This paper aims to determine the implications of the principle of Islamic personality in providing opportunities for non-Muslims to proceed in the Religious Courts in the event of a dispute between Muslims and non-Muslims. The approach used in analyzing this problem is using the historical-juridical approach. The historical approach explains the background of the establishment of the Religious Courts, while the juridical approach is used to examine the articles governing the absolute authority of the Religious Courts, the principles of Islamic personality, both in the Law on Religious Courts with all their amendments, KHI, Supreme Court Regulations, and Jurisprudence. The results obtained from this study are historical, the Religious Courts existed long before the Law on Religious Courts was formed because of the role of Islamic kingdoms before the Dutch colonized. While juridically, the Islamic Personality Principle in the Religious Courts environment provides opportunities for non-Muslims to hold proceedings in the Religious Courts regarding divorce, inheritance, and sharia economic disputes.
Keywords: Religious Courts, Muslims, non-Muslims, Islamic -ersonality, interfaith disputes
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.