Criminalization is an act against a criminal, but many criminal cases are completed as a result of the implementation of peace by apologizing. This research focuses on the following problems: first, how the reconceptualization of apologizing as the part of the punishment is reviewed in accordance with the positive law and Islamic law, and second, how the realization of the concept of apoligizing as a punishment in a criminal case is. The research method used in this study is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that, first, the concept of apologizing is known in criminal law and Islamic law. Regarding the virtue of Islamic law, the concept of apologizing is able to eliminate the criminal acts; thus, the value of the apologizing concept in Islamic law can be applied in criminal law. In national criminal law, the concept of apologizing is implicitly accommodated in the peace process, which in certain criminal acts, especially in the category of minor criminal offenses, is permitted to make peace. Second, some cases that can be given peace are also determined for certain cases such as accidents in traffic, crimes committed by underage child, and other acts constituting the minor crimes by the category of complaint offenses.
Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh memiliki beberapa lokasi air terjun yang sangat alami dan bersih, salah satunya obyek wisata adalah Air Terjun Simpang Kiri yang berlokasi di desa Selamat kecamatan Tenggulun. Namun aksesibilitas yang jauh, infrastruktur yang belum optimal dan fasilitas penunjang yang belum memadai di lokasi ini menyebabkan para wisatawan masih kurang minat untuk mengunjungi lokasi ini. Universitas Samudra, sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki kepedulian dalam masalah lingkungan, telah melakukan pengabdian masyarakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu, untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan perancangan kawasan wisata alam air terjun Simpang Kiri dengan dibentuk kelompok sadar wisata, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam hal manajemen keuangan akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam merancang kawasan wisata alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan untuk menangani beberapa masalah prioritas yang dilakukan dengan tahapan diantaranya : (1) Penyuluhan dan (2) Pelatihan. Target luaran yang dicapai pada pemberdayaan masyarakat desa Selamat adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengunjung/wisatawan dengan memberdayakan masyarakat sadar wisata sebagai destinasi pariwisata yang berimplikasi meningkatkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Selamat, diharapkan menjadi penggerak atau motivator bagi kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam pengembangan kawasan-kawasan wisata air terjun sebagai objek wisata alam yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, dan menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, air terjun, kelompok sadar wisata, Aceh Tamiang.
<p>The aim of this paper is the concept of the settlement of criminal cases committed Din Minimi Group. The amnesty is the prerogative of the President specified in the Constitution of 1945. Amnesty NRI is a form of pardon to political prisoners to be free from legal sanctions. The legal basis for amnesty stipulated in the Emergency Law No. 11 of 1954 on Amnesty and Abolition. The method used in this paper is a conceptual approach. Related to peace efforts in Aceh, the President has issued Presidential Decree No. 22 of 2005 on Amnesty and Abolition against GAM members. Once that happens again insurgency by Din Minimi caused dissatisfaction with the policy of the Governing of Aceh. Counterinsurgency is done by giving amnesty to the group Din Minimi so willing to surrender. When viewed in this aspect of the law, amnesty if forced to give to Din Minimi, it is destructive to the prevailing laws in Indonesia. Do not rule out the possibility of regulation will hit Indonesia polemic, so the solution had to pay attention to various aspects of both of the victim, the offender, and the community by not disregard the rule of law and justice.</p>
Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai. Selain itu, Qanun Jinayat juga berpotensi untuk terjadinya impunitas bagi pemerintah dengan adanya Pasal 9 dan Pasal 11 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai alasan pembenaran serta alasan pemaaf. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.