The discussion about omnibus law in the formation of laws and regulations has become a continuing discourse to this day, this is because omnibus law has been implemented in Indonesia through the work copyright law contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In its development, through the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Formal Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is stated that the Job Creation Act is conditional. However, on the one hand, the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 68 of 2021 regarding the Follow-up to the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 becomes a dilemma because the regions must continue to follow the Job Creation Act and make adjustments to regional regulations on the follow-up to the existing law. The content material in the work copyright law is so diverse that it consists of eleven clusters and has changed, deleted and/or stipulated new arrangements for several provisions regulated in various laws, which have implications for the laws and regulations below them, including the regulations. On the other hand, some local government authorities have also experienced a shift through the law. The implications of the omnibus law on job creation on regional regulations include the deregulation of various regional regulations as a delegation of norms from higher regulations, and the responsibility of regional governments in harmonizing and synchronizing regional regulations in an effort to optimally implement autonomy and co-administration tasks.
Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Berdasarkan Hal tersebut Penelitian ini akan melihat bagaimana Kinerja Apatur Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung, mempunyai modal SDM yang produktif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Pemerintah, dan pegawai Negeri Sipil I. PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan zaman, penerapan sistem pemerintahan yang sentralistis dirasa kurang memadai bagi kepentingan daerah, untuk itu perlu dicari suatu sistem yang dapat mengakomodir kepentingan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah diwujudkan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kemampuan kaum millennial (kaum muda) sebagai cross cutting interpreters (kelompokyang mampu bertemu dan diterima oleh semua pemangku kepentingan pariwisata baik di internal desa wisata maupun dengan pihak eksternal, seperti wisatawan, pemerintah daerah, pihak swasta (investor) maupun kelompok kepentingan tertentu. Karena dapat diterima oleh semua pihak, kaum millenial juga memiliki peran sebagai sang penafsir (interpreter group), melalui pendidikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka pengembangan potensi unggulan pariwisata berbasis agrowisata di kampung kopi Rigis Jaya Kabupaten Lampung Barat
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.