Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil meningkatkan akses bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Tingginya akses tersebut berbanding lurus dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai purchaser. Defisit BPJS Kesehatan yang tahun ke tahun selalu naik, diproyeksikan besaran defisit pada tahun 2018 mencapai Rp. 9T. Disisi lain, tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan pun sudah mencapai Rp. 3,4 Triliun. Hal ini tentunya akan mengancam sustainability program JKN ini. Pendapatan negara terbatas sementara pengeluaran untuk JKN tidak terbatas. Maka dari itu perlu sumber baru untuk menopang pendanaan sistem pembiayaan kesehatan yang selama ini bersumber dari APBN dan iuran peserta BPJS Kesehatan. Konser Amal bisa menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan bagi BPJS Kesehatan dalam menghadapi defisit dana. Konser Amal bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Di Indonesia, Konser Amal tidak hanya dilakukan oleh kalangan musisi, melainkan juga dilakukan lembaga keagamaan, lembaga sosial , akademisi hingga perkumpulan fans klub sepakbola. Hampir semua konser amal yang pernah dilakukan sukses atau berhasil mencapai target yang direncanakan. Setiap konser amal yang dilakukan, semua dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan melalui beberapa yayasan sosial seperti yayasan peduli kanker atau komunitas peduli kemanusiaan. Sama halnya dengan konsep gotong royong yang diterapkan dalam system BPJS kesehatan, penggalangan dana melalui konser amal akan menarik minat mereka yang memiliki dana berlebih dan jiwa solidaritas tinggi untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangsih. Solidaritas yang terkandung dalam pengadaan konser amal inilah yang akan mengajak masyarakat untuk ikut serta mempertahankan keberadaan BPJS kesehatan.
The Minister of Health Regulation No. 52 of 2016 states that the tariff for first-level health services in remote areas and islands is determined based on special capitation tariffs, which is greater than the usual capitation tariffs. In North Bengkulu there is a primary health care that does not include a special capitation even though the criteria are the same as the primary health care that received it. The perception of stakeholders involved is needed to see whether the determination of criteria for disadvantaged areas for recipients of special capitation funds is in accordance with existing regulations or not. The study was based on in-depth interviews with 6 respondents from 6 institutions (Local Government, Regional Secretary, Health Office, the BPJS health branch office, and two Primary health care). The local government does not help question that matter to BPJS or help in other ways so that health care that do not receive special capitation funds can still provide optimal services like other remote health care. This study found the lack of socialization about health services in remote areas to non-health officials in local governments is the causes of weak support by local governments. This research shows that the application of central policies without joint review and verification with local stakeholders can lead to unproductive situations. Local governments should also look for solutions so that health care in remote areas that do not receive special capitation funds continue to run optimally.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.