Kualitas hidup dan kualitas perawatan adalah hak asasi manusia. Kesetaraan dalam penyediaan dan aksesibilitas terhadap perawatan kesehatan adalah komponen kunci dari kualitas perawatan dan kualitas hidup. Sejalan dengan Pancasila ideologi nasional Indonesia dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945, Indonesia telah mengakui dan memprioritaskan tujuan pemerataan akses terhadap perawatan kesehatan dan kesejahteraan. Undang-Undang Kesehatan Nasional No. 36 Tahun 2009 juga menyatakan: "Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki akses dan sumber daya dalam perawatan kesehatan, yang aman, berkualitas tinggi dan terjangkau. Dan oleh karena itu, setiap warga negara harus menjadi anggota asuransi nasional. " Melalui penelitian dengan metode studi pustaka Ini, peneliti Ingin mengetahui bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemerataan layanan kesehatan primer lansia saat pandemi untuk mengevaluasi kinerja sistem perawatan kesehatan yang ada di Malang . Disparitas pelayanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan selalu menarik untuk dipelajari karena banyak hal yang dapat ditemukan dalam kasus ini. Salah satu karakteristik yang berbeda dari daerah perkotaan dan pedesaan adalah mempercepat pembangunan. Daerah perkotaan cenderung berkembang lebih cepat daripada yang pedesaan terutama di sektor kesehatan. Kepadatan hunian membuat pembangunan kesehatan terkonsentrasi di daerah perkotaan.Hasil menunjukkan Pada Kabupaten Malang, lansia perkotaan cenderung mudah dalam mendapatkan akses kesehatan berbeda dengan lansia pedesaan yang cenderung susah dikarenakan beberapa faktor seperti tinggal di derah pelosok. Hal terbukti dengan dilakukannya vaksinasi door to door oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk menjangkau daerah yang sulit agar terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerataan di Kabupaten Malang cukup baik beriringan dengan kualitas kinerja perawatan kesehatan. Dengan vaksinasi door to door pemerintah melakukan percepatan vaksinasi agar terciptanya pemerataan.
IT-based population admnistration service program is one of the programs that utilize technology created by the Department of Civil Registration and Civil Records of Batu City. Administrative services provided by the service unit in the form of recording, decision making, documentation and other activities that produce the final product in the form of documents. The public as users of public services certainly have hopes to get good public services from the government. In accordance with the Decree of the Minister of Empowerment of State Apparatus No. 63 of 2004 concerning General Guidelines for the Preparation of Public Satisfaction Index of Government Agency Service Units. The method used in this study is qualitative research with descriptive-analytical research type. The results showed that electronic-based public services in the population and civil service in the village of Bumi Aji have been running well can be seen from several aspects, namely the competence of officers, service costs, turnaround times, infrastructure facilities, procedures, and service products. From the results of the study showed that. (1) Supporting factors are the existence of good infrastructure (equipment of technology and information systems). (2) the factor of inhibition of service completion time that has not been effective due to frequent disruptions on the server network. In addition to the time problem, there are still many bumiaji villagers who do not know how to access the service properly and properly due to lack of socialization.Keywords Civil Registration; Public Service; ICT BasedProgram pelayanan admnistrasi kependudukan berbasis IT adalah salah satu program yang memanfaatkan tekonologi yang dibuat oleh Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Kota Batu. Pelayanan administratif yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan lainnya yang menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik pasti memiliki harapan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan pelayanan publik berbasis elektronik di dinas kependudukan dan pencacatan sipil di desa bumi aji sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kompentensi petugas, biaya pelayanan, waktu penyelesaian, sarana prasarana, prosedur, dan produk pelayanan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa. (1) Faktor pendukung yaitu adanya sarana prasarana yang baik (perlengkapan sistem teknologi dan informasi). (2) faktor penghambat waktu penyelesaian pelayanan yang belum efektif karena sering terjadinya gangguan pada jaringan server. Selain masalah waktu, masih banyak juga warga Desa Bumiaji yang tidak mengetahui bagaimana cara mengakses pelayanan dengan baik dan benar dikarenakan minimnya sosialisasi.Keywords: Pencatatan Sipil; Pelayanan Publik; Berbasis TIK
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.