Abstrak: Kebijakan desentralisasi di Indonesia memberikan kewenangan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota yang kemudian menimbulkan fragmentasi antar daerah. Di sisi lain terdapat beberapa urusan pemerintahan yang perlu dikelola bersama antara beberapa daerah, sehingga dibutuhkan kerjasama antar daerah. Wilayah Metropolitan Bandung Raya berkembang pesat dari Kota Bandung ke wilayah sekitarnya dan dengan meningkatnya tingkat aktivitas, maka dibutuhkan perencanaan infrastruktur wilayah yang baik, salah satunya perencanaan sistem transportasi. Pengambilan keputusan terkait perencanaan akan menyiratkan banyak pertimbangan, sehingga biaya transaksi seperti informasi, negosiasi, penegakan, dan aktor terlibat di dalamnya. Untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik maka dibutuhkan studi model kerjasama antar daerah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan biaya transaksi yaitu ketidakmerataan distribusi informasi, konflik kepentingan, aktor yang mendominasi, dan kurangnya komitmen stakeholders. Kemudian diperoleh bahwa model yang sesuai untuk diterapkan di Metropolitan Bandung Raya adalah model jointly-formed authorities, yaitu berupa badan kerjasama yang terdiri dari perwakilan setiap pemerintah daerah dan memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan pada sektor tertentu.
Kata kunci: kerjasama antar daerah, biaya transaksi, sistem transportasi, Metropolitan Bandung RayaAbstract: Decentralization policy in Indonesia gives development authority at local government level which cause fragmentation among regions. On the other hand, there are some government affairs that need to be managed jointly between several regions, so that inter-regional cooperation is necessary. Greater Bandung Metropolitan has rapid development from Bandung City to regions arround it. With the increasing of activity rate, good infrastructure planning including transportation system planning are needed. Decision making in planning implies many considerations, so that transaction cost such as information, negotiation, enforcement, and agency were involved. For the purpose of increasing public services, study of inter-regional collaboration models are needed. Based on the analysis, found that there are factors that will cause transaction costs such as unequal distribution of information, conflict of interest, actor who dominates, and lack of commitments of stakeholders. Then the results obtained that the model that appropriate to