Abstract.:-It is an undisputable fact that jihad is an Islamic teaching that is explicitly mentioned in Quran, Hadith, ijma'as well as various fiqh literature from classical time to the contemporary time. Jihad term often used for things that are destructive by western scholars and society. For them, jihad is synonymous with terrorism. The similarization of the word Jihad with the word terrorism in the Western perception is strongly reinforced by a series of terror committed by Muslims in the name of jihad. These acts have been increasingly affecting the interpretation of the word jihad in a negative way although in reality that is not the case in a contemporary context. Jihad in contemporary understanding is not just a war against visible enemies but also a war against the devil and carnality. Even a war against visible enemies that are written in classical fiqh books has now replaced by a contemporary interpretation of jihad against the enemies, as was done by Dr. ZakirNaik.
AbstrakSebagai jabatan dan profesi yang terhormat, notaris pengganti juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan notaris pengganti sama dengan kewenangan notaris, yang terdiri dari kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundangundangan. Tanggung jawab hukum notaris pengganti meliputi tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab berdasarkan UUJN, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris. Akan tetapi, pembatasan lamanya waktu pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya belum diatur secara tegas dalam UUJN. Kata Kunci: Akta, Kewenangan, Notaris Pengganti, Tanggung jawab Abstract As an honorable position and profession, the notary replacement also has obligations that must be implemented, either based on laws and regulations that specifically regulate notary public (UUJN),
Perkawinan antar agama diasumsikan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agama, dan hal ini masih menimbulkan permasalahan yuridis, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan tersebut, karena walaupun pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan, KUA atau KCS dapat menolak untuk mencatatkan atau menolak untuk mengeluarkan akta perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan status hukum pihak-pihak dalam perkawinan menjadi tidak pasti, dan perkawinan tersebut akan menimbukan problematika yuridis lainnya, yaitu: (1) hilangnya kewajiban ayah untuk mengasuh, mendidik, memelihara ataupun menafkahi anak/anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, karena secara yuridis ayah dan anak/anak-anak tidak mempunyai hubungan yang bersifat keperdataan; (2) ketidakpastian hukum terhadap kedudukan istri dalam perkawinan, sehingga istri dapat saja kehilangan hak-haknya dalam rumah tangga, misalnya hak atas nafkah dari suami ataupun hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya, jika suami lebih dahulu meninggal dunia; (3) harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan (harta bersama) dianggap tidak ada, dan ketika terjadi perceraian, masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut untuk diadakannya pembagian terhadap harta bersama; dan (4) anak/ anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan demikian hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
AbstrakKonsep negara hukum (rechtstaats) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Kata Kunci: Negara Hukum, Pancasila, UUD 1945 A. PendahuluanHakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (Soeverignty) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.1 Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX. 2 Menurut Krabbe sebagaimana dikutip oleh
AbstrakPerkawinan antar agama diasumsikan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agama, dan hal ini masih menimbulkan permasalahan yuridis yang terkait dengan pencatatan perkawinan tersebut, karena walaupun perkawinan telah berlangsung, KUA atau KCS dapat menolak untuk mencatatkan atau menolak untuk mengeluarkan akta perkawinannya.Perkawinan antar agama yang tidak dicatat akan menyebabkan status hukum pihak-pihak dalam perkawinan menjadi tidak pasti, dan perkawinan tersebut akan menimbukan problematika yuridis lainnya, yaitu: (1) hilangnya kewajiban ayah untuk mengasuh, mendidik, memelihara ataupun menafkahi anak yang lahir dari perkawinan; (2) ketidakpastian hukum terhadap kedudukan istri dalam perkawinan, sehingga istri dapat saja kehilangan hak-haknya dalam rumah tangga; (3) harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dianggap tidak ada, dan ketika terjadi perceraian, masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut untuk pembagian harta bersama; dan (4) anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sebagai anak yang tidak sah. AbstractAn interfaith marriage is assumed to be happened continually as a result of social interaction among all religious Indonesian pluralist citizens. Meanwhile, juridical problems related to marriage registration keep arising since KUA or KCS may refuse to issue marriage certificate. The unregistered interfaith marriage may affect the uncertainty of the legal status of the parties in the marriage and may create legal problems such as, (1) the loss of father's duty to take care, educate, and maintain or provide the children who are born in the marriage; (2) the uncertain legal status about the wife's position in the marriage which causes the wife may lose her rights in marriage; (3) the loss of the treasure that is obtained in the marriage and possibility to claim the treasure share when divorce occurs; (4) the legal status of the children who are born in the marriage will be assumed as illegitimate children.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.