The rise of pollution and environmental destruction due to human actions in the environment utilizing and even intentionally polluting or destroying the environment in people's lives. When a default occurs, companies as legal subjects are responsible for paying costs and interest in addition to compensation. They are also responsible for paying compensation if they conduct an illegal act.. The issue in this research How The Responsibility Of Compesation Charge In Environmental Pollution For Consolidated Actor Companies. The purpose of this study is to find out the form of responsibility of Compesation Charge in Environmental Pollution for Consolidated Actor Companies. The method used is Normative.The author's consideration of this issue leads to the conclusion that the special provisions of Article 122 of Law Number 40 of 2007 addressing Limited Liability Companies supersede the provisions of Article 87 paragraph (2), which are now general provisions. Therefore, Lex specialis derogat legi generali—the rule that special provisions take precedence over general laws—applies in this situation. As a result, the provisions of Article 122 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies supersede those of Article 87 paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management.
Dalam pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Listrik merupakan energi vital bagi keberlangsungan aktivitas manusia baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun dunia industry. Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut dengan pencurian tenaga listrik atau pencurian listrik. Dalam hukum positif Indonesia pencurian listrik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bahkan pandangan Hukum Islam terhadap prilaku mencuri energi listrik adalah haram sama seperti jenis pencurian lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 17/2016 bahwa mencuri listrik itu haram. Kasus pencurian listrik yang marak terjadi karena faktor kurang pahamnya atas bahaya yang terjadi akibat pencurian listrik, hal yang dilakukan seringkali fatal ketika seseorang mencoba melakukan tindak pidana pencurian listrik. Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, diantaranya kebakaran yang dapat menghilangkan harta dan nyawa, padamnya listrik, dihukum penjara, merugikan PLN, mengganggu suplai tegangan PLN, dan masih banyak lagi dampak buruk yang dapat disebabkan pencurian listrik.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.