Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak kebebasan berpendapat, akan tetapi cita-cita tersebut masih berusaha mengejar posisi ideal terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan perintah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang masalah-masalah penegakan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum yang ditinjau dari hak kebebasan berpendapat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat ditinjau pada tiga aspek yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiga aspek ini menjadi sumber temuan permasalahan fundamental, sehingga revisi undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, pendekatan restorative justice, dan pembanguna karakter bangsa menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka penegakan hak kebebasan berpendapat di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Kehadiran sistem perbankan syariah resmi pada tahun 1992 sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membahas mengenai sistem bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah. Kepastian hukum mengenai eksistensi perbankan syariah memicu kelahiran bank-bank dengan sistem syariah termasuk yang berada di bawah naungan BUMN. Adanya penggabungan 3 (tiga) bank syariah BUMN Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), menimbulkan kegelisahan terkait mekanisme peralihan nasabah yang senantiasa mengedepankan perlindungan hak-hak nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseorang Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi nasabah pasca berdirinya Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pertama, proses migrasi nasabah Bank Syariah Indonesia telah rampung untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari tiga bank syariah tersebut sudah bisa dilayani dalam satu sistem pada Bank Syariah Indonesia. Kedua, dengan adanya pelayanan satu sistem dari BSI ini menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia sekarang memiliki satu core banking system, satu kode bank, satu pelaporan keuangan, satu enterprise data dengan nama Bank Syariah Indonesia. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penggabungan ini menggunakan sistem auto-migrasi dengan dasar hukum pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap data nasabah, sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia tetap terjaga.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.