Latar Belakang Penelitian ini membahas tentang Penanganan Tindak pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan Persepsi terkait karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Kewenangan Sentra Gakkumdu agar nantinya dalam Penegakan Hukumnya bisa berjalan dengan baik. Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah harus mengetahui karateristik tindak pidana pada pemilihan umum dan bagaimana kewenangan Sentra Penagakan Hukum Terpadu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum dan juga teori/doktrin hukum. penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual yang berkait dengan konsep karakteristik tindak pidana pemilihan umum dan kewenangan lembaga sentra gakkumdu dalam menegakkan hukum pada pelanggaran pemilihan umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karakteristik tindak pidana pemilihan umum adalah perbuatan yang melawan hukum pada masa Tahapan Pemilu sesuai dengan undang- undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 6 tahun 2020, ciri-ciri pemidanaan nya adalah Pelaku yang dapat terjerat Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan juga Masyarakat Umum yang berkaitan dengan Pemilu.Tujuannya terdapat pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana Pemilu, dan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan sehingga mengandung unsur pencelaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.Kewenangan Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Setra Gakkumdu dengan Kewenangan yang bersifat Non Atributif (non orisinil).
Pemain sepak bola merupakan tenaga kerja dalam “industri” sepak bola dan sebagai seorang pekerja/buruh bagi suatu klub,sehingga UU Ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada pemain sepak bola,dan klub sepak bola adalah sebagai perusahaan dan berkedudukan sebagai pemlik perusahaan atau majikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada para pelaku dunia olah raga khususnya di bidang sepak bola yang ada di Indonesia.
The purpose of writing this journal to examine the position and legal protection for holders of western land rights, namely Eigendom Verponding, which has not been converted into Property Rights in accordance with Law Number of 1960 concerning Basic Agrarian Provisions ('UUPA'), even time limit which is 20 years from the enactment of the LoGA until September 20, 1980, and there is a provision that states that the west does not change its land during the conversion period, it will be direct controlled by the but in fact, there are legal subjects who hold Eigendome Verpondinge land rights who have not converted their land directly controlled by the government and submitted an application to the court and the decision was to win the lawsuit of the Eigendom Verponding land right holder so the writer is interested to examine these problems, using normative juridical research methods through approach to laws, conceptual, cases and also history related to legal issues so that the research results are found that, in PP Number 24 of 1979 concerning Land Registration Article 24 paragraph (1))for the purposes of land registration of former rights can stillobe started systematically and sporadically. This has resulted in the absence of legal balance between the hierarchy of laws and regulations according to Article 7 of Law Number 12 of 2011 which has a higher degree of UUPA compared to Government Regulation Number 24 of 1997 so that regulations with a higher degree must refer to regulations of a higher degree, if in the legal principle lex superior derogat legi inferiori
Motivation/Background: The legal problems found in providing compensation in land acquisition for the public interest are vague norms in the interests of justice and feasibility. The legislation on land acquisition has not explained the provision of compensation fairly and adequately. Method: This research uses normative legal analysis. Results: This includes that the perspective of fairness in compensation for land acquisition is essentially still characterized by pragmatic development programs and conditions for compensation that the government has determined. Conclusions: This shows that the provision of compensation must refer to the theory of justice, the idea of practicality and the theory of legal certainty to realize the nature of a prosperous legal state based on Indonesian Socialism and Pancasila.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.