PendahuluanEra desentralisasi di Papua berawal pada tahun 2000 ketika mereka memperoleh Otonomi Khusus (Otsus). Sejak saat itu paradigma baru dalam pengelolaan hutan di Papua telah beralih ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kebijakan desentralisasi dianggap lebih sesuai untuk menjembatani keinginan dan kepentingan antara masyarakat hukum adat (lokal) dengan kepentingan pembangunan sektor kehutanan secara luas. Perubahan ini memberikan kesempatan pada masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat Masih dalam kerangka desentralisasi, pada bulan Mei 1999 Menteri Kehutanan mengeluarkan dua keputusan yang mengatur hak-hak masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan 3 . Keputusan Menteri (Kepmen) ini memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk menggunakan haknya dalam mengelola dan mendapatkan hasil hutan serta memberikan wewenang pada pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di daerahnya, baik itu hutan adat atau hutan negara. Berdasarkan kebijakan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat yang telah memperoleh pengakuan resmi seperti koperasi masyarakat atau kelompok lainnya, dan/atau perusahaan swasta dapat memperoleh hak pengelolaan hutan skala kecil dalam bentuk HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan) atau HPHH-MA (Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk Masyarakat Adat). Kepmen pertama yaitu No. 310/kpts-II/1999 yang mengatur mengenai HPHH-yang pada saat sekarang sudah tidak berlaku lagi 4 -memberikan peluang pada masyarakat lokal untuk dapat memperoleh manfaat dari hutan, melalui pemungutan hasil hutan dari izin konsesi seluas 100 ha selama satu tahun. Kebanyakan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia menjadikan ketentuan ini sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Sementara itu, Kepmen yang kedua mengenai (HPHH-MA) mengatur kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial. Aturan ini masih berlaku dan memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan baik di dalam maupun di luar hutan negara dalam jangka waktu yang tak terbatas. Hal tersebut di jelaskan dalam aturan pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen 5 . Selama desentralisasi berlangsung, baru Provinsi Papua (yang pada saat ini telah terbagi menjadi dua provinsi yaitu Irian Jaya Barat dan Papua) yang telah mengimplementasikan ketentuan pelaksanaan hak-hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat adat (HPHH-MA) tersebut.Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengatur hak-hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat adat cenderung kontradiktif satu sama lain. Sebagai contoh, Kepmen yang menetapkan bahwa Bupati diberi kewenangan untuk mengeluarkan perizinan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat, sementara keputusan Center for International Forestry Research (CIFOR) Foto oleh Douglas Sheil
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.